Riyono Caping : Bawang Putih Bisa Swasembada, Impor Untungkan Petani Asing 

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Riyono Caping Aleg DPR Komisi IV 
Riyono Caping Aleg DPR Komisi IV 

i

NUSABARU - Bahan pokok bawang putih sampai saat ini masih di penuhi 96�ri impor, hanya 4% produksi dalam negeri. Kebutuhan setiap tahun sekitar 700 ribu ton dengan harga per kg antara 17.000 - 25.000/kg. Artinya setiap tahun kita mengeluarkan uang kisaran trilyunan rupiah agar kebutuhan bawang putih terpenuhi. 

“Selama ini sudah puluhan tahun kita di doktrin bahwa bawang putih kita gak bisa swasembada, kenapa? Karena di situ ada impor dan ada mafia rente yang mereguk keuntungan trilyunan rupiah dari proses impor” papar Riyono Caping Aleg DPR Komisi IV.

Apa bisa kita swasembada? Teorinya sangat bisa. Dalam kunjungan spesifik di Karanganyar Jawa Tengah komisi IV mendengarkan paparan dari Dirjen Holtikultura bahwa untuk swasembada bawang putih bisa dilakukan dalam waktu 3 tahun, atau 2029 dengan persiapan mulai 2026 ini. 

“Kalau ada politik anggaran dan kemauan sebenarnya bisa dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan bawang putih kita butuh 100.000 benih, 120.000 Ha lahan dengan kebutuhan anggaran kisaran 7 Trilyun. Angka yang masih terjangkau untuk menghasilkan swasembada dan terhindar dari mafia serta negara asing” papar Riyono. 

Lalu kenapa gak segera di mulai? Inilah tantangan beratnya. Para importir dan mafia rente terlalu lama menikmati ketidakberdayaan ini. Mereka memanfaatkan isu bahwa Indonesia tidak bisa swasembada bawang putih, lebih baik dan mudah impor saja. Petani asing yang untung, petani Indonesia gigit jari dari bawang putih ini. 

“Setelah beras, berikutnya jagung dan juga bawang putih. Indonesia mampu, anggaran harusnya tersedia karena visi Presiden adalah kedaulatan pangan berbasis produksi dalam negeri, bukan impor” tutup Riyono. (Red)

Berita Terbaru

LBH Ansor Jatim Soroti Kasus Kuota Haji: Hukum Harus Lebih Terang dari Cahaya

LBH Ansor Jatim Soroti Kasus Kuota Haji: Hukum Harus Lebih Terang dari Cahaya

Jumat, 23 Jan 2026 11:21 WIB

Jumat, 23 Jan 2026 11:21 WIB

NUSABARU – Polemik hukum yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), terkait pembagian kuota haji 2024 terus memantik diskusi hangat d…

Pemkot Surabaya Targetkan Legalitas 5.250 UMKM Secara Gratis di 2026

Pemkot Surabaya Targetkan Legalitas 5.250 UMKM Secara Gratis di 2026

Selasa, 20 Jan 2026 16:21 WIB

Selasa, 20 Jan 2026 16:21 WIB

NUSABARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) terus berkomitmen untuk mendorong…

Masih SMP, Raihan Mampu Ubah Limbah Kulit Bawang Bernilai Ekonomi

Masih SMP, Raihan Mampu Ubah Limbah Kulit Bawang Bernilai Ekonomi

Senin, 19 Jan 2026 18:14 WIB

Senin, 19 Jan 2026 18:14 WIB

NUSABARU - Kepedulian terhadap lingkungan mendorong Raihan Jouzu Syamsudin, siswa SMP Negeri 57 Surabaya, berinovasi mengolah limbah kulit bawang putih menjadi…

LBH Ansor Jatim Nilai Diskresi Kebijakan Mantan Menag Gus Yaqut tak Harus Masuk Pidana

LBH Ansor Jatim Nilai Diskresi Kebijakan Mantan Menag Gus Yaqut tak Harus Masuk Pidana

Selasa, 13 Jan 2026 17:03 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 17:03 WIB

Kewenangan administratif yang bersumber langsung dari undang-undang, bukan diskresi bebas yang dapat dikriminalisas…

Ideks Satu Data Indonesia (SDI) Jawa Timur 2025 Melonjak Signifikan

Ideks Satu Data Indonesia (SDI) Jawa Timur 2025 Melonjak Signifikan

Selasa, 13 Jan 2026 16:55 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 16:55 WIB

NUSABARU - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data…

Gubernur Jatim Temui Menkes, Tegaskan Kesiapan RSUD Dr Soetomo Jadi World Class Academic Medical Center

Gubernur Jatim Temui Menkes, Tegaskan Kesiapan RSUD Dr Soetomo Jadi World Class Academic Medical Center

Senin, 12 Jan 2026 14:42 WIB

Senin, 12 Jan 2026 14:42 WIB

NUSABARU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta …