Warga yang melanggar aturan dikenai denda Rp500 ribu per hari. Kebijakan tersebut lahir melalui musyawarah dan polling warga setelah muncul keluhan mengenai banyaknya kendaraan yang parkir di jalan lingkungan.

Ketua RW 1 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Hendri Susanto mengatakan, persoalan parkir bermula dari keluhan warga yang merasa terganggu dengan banyaknya kendaraan di lingkungan permukiman. "Sebenarnya parkir ini awalnya dari keluh kesah warga. Memang dari lingkungan itu karena banyak mobil parkir," kata Hendri, Rabu (19/8/2026).

Menindaklanjuti keluhan tersebut, pengurus RT dan RW kemudian menggelar rapat dengan melibatkan tokoh masyarakat. Pelibatan warga terutama dilakukan di RT 5 dan RT 6 yang dinilai paling terdampak persoalan parkir. "Kami rapat itu melibatkan tokoh masyarakat setempat. Akhirnya kami membuat yang namanya hak angket atau polling. Nah, dari hak angket ini kami ambil satu persil (rumah) itu dianggap satu suara," kata dia.

Menurut Hendri, mekanisme polling tersebut menetapkan satu persil sebagai satu suara, bukan berdasarkan jumlah kepala keluarga. Mekanisme itu digunakan agar keputusan lebih merepresentasikan kebutuhan setiap rumah.

"Jadi kalau ada KK dalam satu persil tiga atau empat, kami anggap cuma satu, karena asumsinya satu mobil itu satu rumah. Nah, dari itu kami melakukan hak angket berjalan dari warga dan ini dilakukan oleh pengurus RT," tuturnya.

Hasil polling kemudian dibahas kembali oleh pengurus sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Tahapan tersebut berlangsung selama tiga bulan, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.

"Karena waktu itu kami sempat dilaporkan ke Bu Lurah, juga ke Dishub di masa sosialisasi dan edukasi kepada warga ini. Dan ini (sosialisasi dan edukasi) kami lakukan tiga bulan, mulai Desember 2023, serta Januari, Februari 2024," paparnya.

Setelah masa sosialisasi selesai, aturan denda mulai diberlakukan pada 1 Maret 2024. Besaran denda Rp500 ribu per hari juga merupakan hasil keputusan warga melalui polling. "Jadi start 1 Maret 2024 kami menjalankan denda berjalan. Dan itu hitungannya satu hari Rp500 ribu. Ini di angketnya itu yang diputuskan Rp500 ribu, karena jumlah (dipilih warga) paling banyak. Dan itu bukan keputusan kami, semua dari polling," ungkapnya.

Aturan larangan parkir tersebut juga terintegrasi dengan aturan jam malam yang berlaku di lingkungan RW 1 Pucang Sewu. Kendaraan diharapkan sudah tidak parkir di jalan lingkungan mulai pukul 22.00 WIB. "Di masa saya menjabat saya minta aturan jam malam berada di jam 22.00 WIB. Jadi aturan parkir ini juga berjalan sebenarnya yang paling saklek (tegas) di jam 22.00 WIB harus bersih," tegasnya.

Meski demikian, pengurus masih memberikan toleransi pada pagi hingga sore hari dengan mengedepankan kesadaran warga. Kendaraan yang hanya berhenti sebentar untuk aktivitas tertentu tidak langsung dikenai sanksi.

"Kalau pagi kami masih ada toleransi karena mungkin ada aktivitas yang mau keluar sebentar, mau datang sebentar terus keluar lagi. Itu kami tidak bisa melarang 100% untuk dimasukkan (garasi). Jadi untuk pagi sampai sore, ini kami masih ada toleransi, yang penting kesadaran warga," kata dia.

Untuk mengawasi penerapan aturan, pengurus memanfaatkan kamera CCTV yang terpasang di lingkungan RT 5 dan RT 6. Sebanyak 32 kamera digunakan untuk memantau kondisi jalan, khususnya setelah pukul 22.00 WIB. "Kami punya CCTV itu hampir seluruhnya 32 kamera di RT 5 dan 6. Itu kami pantau dari CCTV. Kalau lewat jam 22.00 WIB itu siapa, mobilnya siapa, itu tamu menginap atau tidak gitu. Sehingga aturan jam malam kami jalankan," jelas dia.

Di samping itu, Hendri mengungkap bahwa pengurus juga menyediakan mekanisme dispensasi bagi warga yang menerima tamu atau keluarga yang datang menggunakan kendaraan. Warga diminta menyampaikan informasi melalui grup.

"Nah, itu warga harus memiliki kesadaran untuk melaporkan ke grup warga. Jadi bukan ke kami ya, tapi ke grup warga bahwa dia ada saudara datang parkir mungkin satu hari, dua hari itu harus disebutkan. Jadi ini sebenarnya saling melengkapi aturan-aturan ini," terang dia.

Hendri menyebut tantangan terbesar dalam penerapan aturan adalah membangun pemahaman dan kesadaran warga. Karena itu, pengurus lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan menekankan bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama.

"Jadi ini bukan untuk kepentingan kami sebagai pengurus, tapi kepentingan bersama karena ini area kan kita pakai bersama, bukan kepentingan satu atau dua orang. Karena berangkatnya dari hak angket warga, jadi ini lebih gampang kita memberikan edukasinya," sebutnya.

Hendri menambahkan, penerapan sanksi dilakukan apabila kendaraan tetap melanggar aturan setelah pukul 22.00 WIB tanpa alasan yang telah dilaporkan. Denda yang terkumpul kemudian dimasukkan ke kas RT dan pengelolaannya disampaikan secara terbuka kepada warga.

"Kalau misalkan ada yang nakal atau bicara lupa sampai pagi jam 06.00 WIB, ya kami bilang mohon maaf harus terapkan dendanya. Dan denda itu akan masuk di kasnya RT masing-masing. Nanti akan kita kelola dan semua ini terbuka ke warga untuk informasi kasnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto menilai, sistem yang telah dibangun RW 1 Pucang Sewu dapat menjadi contoh praktik baik dalam memperkuat ketertiban lingkungan. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.

"Sistem yang sudah dibangun dan dibuat RW 1 (Pucang Sewu) ini supaya bisa diterapkan di masing-masing RW dengan segala situasi dan kondisi menyesuaikan di wilayahnya masing-masing," ujar Irvan.

Irvan menegaskan, menjaga akses jalan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pengurus wilayah dan masyarakat.

"Jadi seandainya itu berada di gang sempit, kemudian gang sempit itu masih ada warga yang parkir dan lain sebagainya, ini bagaimana caranya (mengantisipasi). Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama," tutur Irvan.

Karena itu, Irvan mendorong pengurus RT dan RW di wilayah lain untuk bermusyawarah dengan warga sebelum menerapkan aturan larangan parkir di jalan lingkungan. Menurutnya, kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah terkait memiliki peran untuk mengawal dan memotivasi penerapan aturan tersebut di tingkat lingkungan.

"Jadi kami ingatkan agar segera bermusyawarah dengan warga masyarakat, warga di wilayahnya untuk segera menerapkan aturan larangan kendaraan parkir di jalan lingkungan masing-masing di wilayah RT dan RW," pungkas dia. (Red)

Lelaki yang akrab disapa Isa ini terpilih secara aklamasi untuk menjabat sebagai Ketua SMSI Kota Surabaya Masa Bakti Periode Tahun 2026-2030.

Musda dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota SMSI Kota Surabaya, dalam musda yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, peserta yang hadir sepakat dan tanpa ada paksaan memutuskan Iskandar untuk kembali memegang tampuk kepimpinan SMSI Kota Surabaya Periode 2026-2030.

"Kami sepakat kepemimpinan SMSI Kota Surabaya kembali dijabat oleh Bapak Isa," kata Dewan Penasehat, Inyong Maulana.

Salah satu anggota yang hadir juga mengatakan hal yang sama.

"Kami, seluruh anggota juga sepakat dan tanpa ada paksaan memberikan kepercayaan kepada Bapak Isa untuk kembali memegang tongkat kepemimpinan SMSI Kota Surabaya, kami yakin, ke depan akan lebih baik, melihat dalam tiga tahun terakhir semua program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan roda organisasi," ungkap Amar.

Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Musda ke-2 SMSI Kota Surabaya, M.F. Yoseph menambahkan, bahwa kami memilih kembali Bapak Iskandar untuk menjabat sebagai Ketua SMSI Kota Surabaya periode 2026-2029 karena kinerja dan program berjalan sesuai rencana, dan kami yakin untuk periode kedua ini, beliau akan membawa jalannya roda organisasi menjadi lebih baik.

"Alhamdulillah, terimakasih kepada jajaran pengurus dan anggota yang mempercayakan saya untuk kembali memimpin SMSI Kota Surabaya. Insya Allah, dengan bantuan pengurus dan anggota, program kerja masa bakti tahun 2026-2029 akan segera dijalankan," jelasnya.

Iskandar berkomitmen dan konsisten untuk selalu memperkuat sinergi dengan sektor pemerintahan, swasta hingga antar organisasi.

"Saya akan terus memperkuat sinergi dengan sektor pemerintahan, swasta dan antarorganisasi," tegas Ketua SMSI Kota Surabaya, Iskandar.

Sementara itu, Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip, menyatakan selamat dan semoga sukses. Semoga SMSI Kota Surabaya sesuai amanat SMSI Jatim dan Pusat.

"Selamat SMSI Kota Surabaya dan semoga sukses selalu," tutupnya. (Red)

Bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, peringatan HUT Bank Jatim diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta seluruh Jatimers pada hari Senin (17/8).

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan, pelaksanaan upacara bendera menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan nasionalisme sekaligus merefleksikan perjalanan Bank Jatim selama 65 tahun. Di usia yang semakin matang, Bank Jatim terus berkomitmen untuk menghadirkan kinerja terbaik dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional.

”Momentum hari ini memiliki makna yang sangat Istimewa. Kita tidak hanya memperingati perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, tetapi juga mensyukuri perjalanan 65 tahun Bank Jatim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” paparnya.

Untuk memperingati hari ulang tahun ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Bank Jatim ke 65, Perseroan juga telah melaksanakan sinergi CSR dengan anggota KUB Bank Jatim diantaranya Bank NTB Syariah, Bank NTT, dan Bank Lampung berupa pemeriksaan mata serta donasi kacamata gratis di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur dengan jumlah penerima sebanyak 507.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan meliputi screening kesehatan mata, kacamata gratis yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, serta paket alat tulis lengkap sebagai dukungan terhadap aktivitas belajar para penerima manfaat.

Selain itu, Bank Jatim juga telah melakukan donasi ke Panti Jompo di empat daerah yakni Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember. Pemilihan panti wreda sebagai penerima bantuan bukan tanpa alasan. Menurut Winardi, para lanjut usia merupakan bagian penting dari perjalanan keluarga dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi serta pengalaman sepanjang hidupnya.

Di sisi lain, para lansia yang tinggal di panti wreda tentu membutuhkan dukungan dan perhatian agar kebutuhan sehari-hari, kesehatan, kenyamanan, serta aktivitas mereka dapat terpenuhi dengan baik. ”Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Bank Jatim untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan,” tegasnya.

Winardi menambahkan, tahun ini Bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kedaulatan adalah kemampuan untuk membangun perekonomian yang kuat, mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Keadilan berarti memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan kemakmuran adalah cita–cita bersama yang harus diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. ”Dalam konteks tersebut, Bank Jatim memiliki peran yang sangat strategis.

"Kita harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, mendukung sektor produktif, memperluas inklusi dan literasi keuangan, serta menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah dan terjangkau bagi Masyarakat. Dengan demikian, setiap pertumbuhan Bank Jatim harus memiliki makna yang lebih besar, pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah,” terangnya.

Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan HUT ke-65 dilanjutkan dengan acara tasyakuran yang bertempat di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim. Tasyakuran menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan Bank Jatim selama 65 tahun sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan dengan seluruh Jatimers.

Pada momentum tasyakuran HUT ke-65, Bank Jatim secara resmi memperkenalkan sejumlah inovasi layanan digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan pengalaman perbankan yang semakin praktis bagi nasabah dan masyarakat. Inovasi tersebut berupa penambahan beberapa fitur dalam JConnect Mobile versi terbaru yang meliputi fitur Customer on Board (pembukaan rekening secara online), fitur Jatim Call atau JCall (layanan penyampaian pengaduan nasabah melalui voice call, tersedia mulai September 2026), fitur JConnect Event (memudahkan pengguna melakukan pembelian tiket berbagai kegiatan melalui aplikasi JConnect), serta fitur Kepemilikan Logam Emas (KLE) (fasilitas pembiayaan Bank Jatim Syariah dengan akad murabahah yang membantu nasabah memiliki emas batangan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap atau cicil emas).

Selain itu, Bank Jatim juga secara resmi memperkenalkan Dual Banking Leverage Model (DBLM). Ini merupakan layanan perbankan konvensional dan syariah ke dalam satu mobile yang memberikan kemudahan aksesbilitas serta pengalaman perbankan yang lebih seamless bagi seluruh nasabah. Tidak cukup sampai di situ. Bank Jatim juga telah memiliki aplikasi terbaru bernama JConnect Partner Pay yang merupakan aplikasi merchant Bank Jatim yang digunakan untuk menerima pembayaran QRIS, mengelola transaksi, serta memperoleh laporan keuangan secara real time. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh mitra usaha swasta berbentuk PT, CV, badan usaha kelembagaan, serta mitra bank yang memiliki potensi bisnis dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank Jatim.

”Kehadiran berbagai fitur tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Bank Jatim dalam memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan solusi perbankan yang semakin mudah, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Winardi juga menerangkan, tema ulang tahun Bank Jatim tahun 2026 adalah Fly Higher. Tema ini menggambarkan tekad kita untuk membawa Bank Jatim terbang lebih tinggi. Bukan sekadar tentang mencapai target bisnis yang lebih besar, namun juga keberanian untuk memiliki aspirasi yang lebih tinggi, bekerja dengan standar yang lebih baik, berinovasi lebih cepat, dan memberikan kontribusi yang lebih besar.

Sebagaimana kita ketahui, Bank Jatim telah menjadi induk dari 5 Bank KUB di Indonesia. Pada semester I 2026, kinerja Bank Jatim secara konsolidasi menunjukkan pertumbuhan bisnis, yaitu total aset mencapai Rp 162,05 triliun, tumbuh 37,16% secara year on year (YoY). Kemudian Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 120,42 triliun atau meningkat sebesar 31,47% (YoY), penyaluran kredit berada di angka Rp 111,28 triliun, yakni naik 41,68% (YoY), serta laba bersih mencapai Rp1,25 triliun, meningkat 53,49% (YoY).

 ”Capaian ini menjadi bukti bahwa sinergi antar anggota KUB mampu memperkuat fundamental bisnis, mendorong pertumbuhan dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders dan shareholders,” tegas Winardi.

Di samping itu, beberapa waktu lalu Bank Jatim juga telah resmi meluncurkan JConnect Mobile versi terbaru. Periode Juni 2026, user JConnect Mobile meningkat sebanyak 209.725 user, atau tumbuh 23,82%. Jumlah transaksi mencapai 7,4 juta transaksi, meningkat 2.359.869 atau 46,18%. Nominal transaksi JConnect Mobile sebesar Rp 6,9 triliun, yaitu meningkat Rp1,1 triliun atau 19,10%. 

”Kami berkomitmen akan terus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan core business sebagai Bank Pembangunan Daerah dengan tetap berorientasi pada penguatan perekonomian dan pembangunan Jawa Timur serta selalu mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Nawa Bhakti Satya. 65 tahun perjalanan Bank Jatim tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi seluruh Jatimers.

 Karena itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan. Kita terbang lebih tinggi dengan satu visi. Kita melangkah lebih jauh dengan satu semangat. Dan kita tumbuh lebih kuat dengan kolaborasi,” tutup Winardi. (Red)

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, seluruh RW diimbau untuk mengikuti kompetisi bersama seluruh RT yang berada di wilayahnya.

"Jadi dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan terkait dengan rencana lomba Kampung Pancasila. Lomba Kampung Pancasila itu sendiri nanti tetap basis penilaiannya ada pada empat pilar," ujar Irvan, Selasa (18/8/2026).

Irvan menuturkan, empat pilar tersebut mencakup lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada pilar lingkungan, salah satu indikator yang dinilai adalah upaya pengurangan sampah melalui pemilahan dari sumbernya. "Artinya, dari rumah tangga itu sudah diharapkan setiap rumah tangga yang ada di masing-masing RT maupun RW sudah melakukan pemilahan," kata dia.

Sementara pada pilar kemasyarakatan, mencakup penguatan keamanan lingkungan, mulai dari pelaksanaan jadwal keamanan, pemanfaatan CCTV, hingga upaya menciptakan kampung bebas pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kemudian pada pilar ekonomi, penilaian diarahkan pada kepedulian dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya adalah keberadaan donatur atau donasi warga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendorong perkembangan UMKM. "Artinya, di level RT dan RW bagaimana warga yang mampu bisa membantu warga yang kurang mampu, itu filosofinya, sampai pelaku UMKM dan lain sebagainya," terangnya.

Adapun pilar sosial budaya mencakup aspek kesehatan dan pendidikan, termasuk perhatian terhadap anak putus sekolah. "Di pilar sosial budaya, ini terkait dengan kesehatan, terkait juga dengan pendidikan dan sampai (perhatian) pada anak putus sekolah dan lain sebagainya," imbuh Irvan.

Irvan mengungkapkan, seluruh RW di 153 kelurahan Surabaya akan menjadi peserta lomba. Pihaknya pun mengimbau setiap RW mendaftarkan wilayahnya bersama seluruh RT yang berada di dalamnya. "Diharapkan peserta nantinya diikuti oleh seluruh RW di 153 kelurahan dan seluruh RW wajib daftar dengan seluruh RT yang ada di dalam RW itu," jelasnya.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui formulir yang akan disiapkan Pemkot Surabaya. Peluncuran lomba dijadwalkan pada September 2026, sedangkan seluruh rangkaian kompetisi berlangsung hingga Desember. "Bulan September itu akan ada launching, dan tahapan lombanya mulai dari September sampai dengan Desember 2026. Jadi, nanti berakhir di bulan Desember," ungkap Irvan.

Lebih rinci, Irvan memaparkan tahapan kompetisi Lomba Kampung Pancasila meliputi launching, pendaftaran daring, seleksi administrasi, hingga verifikasi lapangan. Data pada aplikasi Sayang Warga menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi administrasi. "Jadi di tahapan itu ada launching, pendaftaran secara online, kemudian ada seleksi administrasi," imbuhnya.

Dalam seleksi tersebut, pengisian self assessment melalui aplikasi Sayang Warga menjadi bagian penting. RT dan RW melakukan pengisian secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari data penilaian. "Nah, seleksi administrasi ini salah satunya terkait dengan isian pada aplikasi Sayang Warga. Jadi, Pak RT dan Pak RW kan setiap bulan mengisi yang namanya self assessment," ujarnya.

Karena itu, Irvan mendorong RT dan RW memastikan pengisian data oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) di aplikasi Sayang Warga berjalan dengan baik. "Jadi Pak RT dan Pak RW, harus mengecek pengisian di aplikasi Sayang Warga yang dilakukan oleh ibu-ibu KSH," pesan dia.

Menurutnya, data self assessment tersebut akan menghasilkan skor yang menjadi bagian dari penilaian kompetisi. "Jadi, pengisiannya seperti apa dari self assessment itu nanti akan muncul scoring-scoring yang nanti akan dinilai secara langsung," bebernya.

Penilaian berbasis aplikasi kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh tim juri yang melibatkan perangkat daerah (PD) pemkot, akademisi, media hingga praktisi. Dari 1.360 RW di Surabaya, tahap verifikasi lapangan pertama akan menyaring peserta menjadi 500 RW terbaik. "Tahapan kompetisi nanti ada registrasi, kemudian ada verifikasi lapangan yang pertama, yaitu dari 1.360 RW nanti akan disaring menjadi 500 besar RW," kata dia.

Sebanyak 500 RW terpilih selanjutnya menjalani verifikasi lapangan tahap kedua untuk menentukan 200 RW terbaik. "Nah, dari yang setelah terverifikasi menjadi 500 RW terbaik, maka akan ada verifikasi lapangan kedua dimana untuk menyaring menjadi 200 RW yang menjadi terbaik atau alias juara," terangnya.

Dari 200 RW tersebut, penilaian dibagi ke dalam kategori RW A dan RW B berdasarkan jumlah RT. RW A diperuntukkan bagi wilayah dengan lebih dari 10 RT, sedangkan RW B untuk wilayah dengan kurang dari 10 RT. Tahapan ini menjadi bagian dari proses menuju 165 besar RW terbaik.

"Dari 200 RW itu akan ditetapkan kategori RW A. Artinya RW tersebut jumlahnya lebih dari 10 RT. Kemudian, yang RW B, jumlahnya kurang dari 10 RT untuk menuju ke 165 besar RW," tuturnya.

Meski seluruh kategori memiliki keterkaitan dalam penilaian, pilar lingkungan dan ekonomi akan mendapatkan bobot lebih besar. Fokus tersebut mencakup pengelolaan sampah, geliat ekonomi warga, serta kepedulian sosial di lingkungan RT dan RW.

"Untuk penilaian terbesar di Kampung Pancasila ini tidak mengucilkan pilar-pilar yang lain, semuanya tetap saling mempengaruhi, tapi penilaian yang terbesar nanti berasal dari pilar lingkungan dan pilar ekonomi," terang Irvan.

Irvan menjelaskan, aspek lingkungan akan menilai pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat RT dan RW. Sementara aspek ekonomi mencakup donasi dan geliat ekonomi masyarakat. "Jadi, dua pilar ini dibantu dari pilar kemasyarakatan dan pilar sosial budaya," tambahnya.

Menjelang launching lomba Kampung Pancasila, Irvan mendorong seluruh PD pengampu untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada RT dan RW agar dapat mempersiapkan wilayahnya masing-masing. "Para PD pengampu sudah bisa melakukan edukasi, motivasi terhadap RT dan RW terkait dengan lomba Kampung Pancasila," pungkasnya. (Red)

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai pada Kamis (13/8) di Batu. Turut hadir Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo serta Direktur Teknologi Informasi, Digital, dan Operasi Bank Jatim Dodit W Probojakti.

Winardi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Bank Jatim sebagai mitra pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung ekosistem pendidikan di Jawa Timur.

”Melalui kerja sama ini, Bank Jatim ingin menghadirkan layanan perbankan yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi seluruh insan pendidikan. Kami berharap sinergi ini tidak hanya memperkuat layanan transaksi perbankan, tetapi juga mampu mendukung percepatan digitalisasi dan pengelolaan keuangan di sektor pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejak September 2025 Bank Jatim telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyediaan layanan jasa keuangan terkait pengolahan data pada aplikasi pembayaran tunjangan guru. Kerja sama tersebut menjadi salah satu landasan bagi Bank Jatim untuk terus memperluas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung layanan keuangan di sektor pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan kolaborasi antara Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam PKS tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah layanan perbankan. Di antaranya layanan penyaluran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi ASN dan Non ASN di bawah kelolaan Dinas Pendidikan. Bank Jatim juga akan melakukan pengolahan data rekening guru penerima tunjangan yang menghasilkan informasi status rekening serta laporan hasil pengolahan.

Selain itu, Bank Jatim menyediakan fasilitas kredit dan/atau pembiayaan bagi ASN dan Non ASN di bawah kelolaan Dinas Pendidikan. Untuk mendukung kemudahan dan efisiensi transaksi, Bank Jatim juga menyediakan berbagai layanan digital perbankan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan pendidikan.

“Sinergi ini kami harapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah daerah maupun insan pendidikan. Dengan dukungan layanan perbankan yang terintegrasi, proses penyaluran hak-hak finansial, pengelolaan transaksi, hingga akses layanan digital dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien,” tambah Winardi.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Jatim untuk meningkatkan kontribusi dalam ekosistem pendidikan Jawa Timur.

Melalui sinergi tersebut, Bank Jatim menargetkan peningkatan potensi pembukaan rekening institusi maupun individu di lingkungan pendidikan, sekaligus mendorong pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pengelolaan dana operasional dan transaksi pendidikan.

Di sisi penyaluran, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada ASN di lingkungan pendidikan. Sementara dari aspek transaksi, pemanfaatan layanan digital Bank Jatim diharapkan mampu meningkatkan volume transaksi sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem layanan perbankan yang semakin digital. Lebih jauh, sinergi ini memperkuat positioning Bank Jatim sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung transformasi dan digitalisasi sektor pendidikan di Jawa Timur.

“Bank Jatim akan terus berkomitmen untuk memberikan solusi layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami optimistis kolaborasi dengan Dinas Pendidikan se-Jawa Timur ini dapat menjadi fondasi untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, digital, dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan pendidikan di Jawa Timur,” pungkas Winardi. (Red)

Bentuk dukungan Pemprov Jawa Timur bergerak cepat dengan mengerahkan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyiapkan tenaga kesehatan, serta mempersiapkan bantuan logistik untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur, saya menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hati dan doa kami bersama saudara-saudara kita di NTT, terutama keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (17/8).

“Semoga seluruh korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan, kepada korban luka semoga segera diberikan kesembuhan, dan seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan melewati masa sulit ini,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah menegaskan, bencana yang melanda NTT merupakan duka bersama yang harus direspons dengan semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas antardaerah tidak cukup diwujudkan melalui simpati dan doa, tetapi juga harus diterjemahkan dalam dukungan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.

“Jawa Timur hadir untuk NTT. Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, sudah menjadi panggilan kemanusiaan bagi kita untuk saling menguatkan dan membantu. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kita bisa bergerak cepat, tepat dan terkoordinasi agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim telah memberangkatkan tujuh personel advance menuju wilayah terdampak pada Minggu (16/8). Enam personel merupakan bagian dari Tim Reaksi Cepat (TRC)/Urban Search and Rescue (USAR) yang akan diperbantukan untuk bergabung dengan Basarnas dan unsur potensi SAR dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Sementara satu personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) ditugaskan untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, serta sinkronisasi data kebencanaan di lapangan.

“Enam personel kita memiliki spesifikasi pencarian dan pertolongan. Mereka akan bergabung dan berkoordinasi dengan Basarnas serta tim SAR yang sudah berada di lapangan. Satu personel Pusdalops akan membantu memastikan data dan informasi kebencanaan dapat dihimpun secara cepat dan akurat,” kata Khofifah.

Selain mendukung operasi pencarian dan pertolongan, tim advance BPBD Jatim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat. Tim tersebut sekaligus melakukan asesmen untuk memetakan kondisi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang harus segera mendapatkan dukungan.

Untuk menjaga kelancaran koordinasi, personel juga dibekali perangkat komunikasi dan dukungan jaringan yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan komunikasi di wilayah terdampak. Dengan demikian, informasi dari lapangan diharapkan dapat tersampaikan secara cepat kepada posko dan unsur terkait.

Dukungan Pemprov Jawa Timur juga diperluas melalui pengiriman tim kesehatan. Tim tersebut akan diperbantukan untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat bagi korban maupun masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.

“Penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Selain pencarian dan pertolongan, layanan kesehatan bagi korban dan masyarakat di pengungsian juga menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, kita juga mengirim dukungan tim kesehatan,” katanya.

Dukungan layanan kesehatan tersebut salah satunya diperkuat melalui pengerahan tim dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Tim yang diberangkatkan terdiri atas empat personel tenaga medis yang meliputi dokter spesialis orthopedi, dokter spesialis anestesi, dan perawat, serta didukung tim teknis.

Selain tenaga medis, tim RSUD Dr. Soetomo juga membawa bantuan berupa obat-obatan dan berbagai peralatan medis yang dibutuhkan dalam penanganan korban gempa, terutama peralatan untuk mendukung tindakan anestesi dan pembedahan. Dukungan tersebut disiapkan untuk memperkuat pelayanan medis terhadap korban yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di wilayah terdampak.

Tidak berhenti pada pengerahan personel dan tenaga kesehatan, Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di NTT.

Bantuan tersebut merupakan hasil konsolidasi BPBD Provinsi Jawa Timur bersama sumbangsih dari berbagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim. Pada tahap awal, bantuan yang dikirim  mencapai 8,4 ton dengan nilai Rp985.816.345.

“Ini adalah bentuk gotong royong seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur. Bantuan kita konsolidasikan dari BPBD bersama berbagai PD agar kebutuhan yang paling mendesak bagi saudara-saudara kita di NTT dapat segera dikirimkan,” kata Khofifah.

Secara rinci, bantuan tersebut terdiri atas 167 unit perlengkapan anak atau kidsware, 125 unit velbed, masing-masing 2.024 kaleng makanan siap saji berupa nasi goreng ayam, nasi kare ayam dan nasi opor ayam, serta 432 paket lauk pauk.

Selain itu, turut dikirim 2.076 kaleng Tambah Gizi Koktail, 2.076 kaleng Tambah Gizi Kacang Hijau, 1.600 pack Biskuit Klepon, 2.000 pack Biskuit Minimanis, 1.620 pack Biskuit Marie Susu, serta 2.160 pack Biskuit Malkist Susu.

Khofifah mengatakan, bantuan tahap awal tersebut diberangkatkan menggunakan satu unit truk berkapasitas 8,4 ton berangkat dari  Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Senin (17/8) pukul 06.00 WIB menuju Ende NTT.

Selanjutnya, bantuan diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, menuju Pelabuhan Soekarno, Ende, Nusa Tenggara Timur.

Setibanya di Ende, seluruh bantuan akan langsung diserahterimakan kepada Posko Utama BPBD Provinsi NTT untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak sesuai hasil pemetaan kebutuhan di lapangan.

“Nantinya total bantuan dari Jawa Timur yang akan diberangkatkan diperkirakan  sebanyak 100 ton. Yang diberangkat tanggal 17 Agustus 2026 sebanyak 8,4 ton, sisanya akan diberangkatkan tanggal 20 Agustus 2026 menuju Labuan Bajo,” katanya.

“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak bantuan yang kita kirimkan, tetapi bagaimana bantuan tersebut bisa segera sampai dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, koordinasi dengan BPBD NTT dan tim kita yang sudah berada di lapangan terus dilakukan,” tegas Khofifah.

Ia menambahkan, pengiriman tahap awal tersebut merupakan bagian dari dukungan kemanusiaan Jawa Timur yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta hasil asesmen tim di wilayah terdampak.

“Tim advance kita sudah berada di lapangan untuk melakukan asesmen. Dari sana kita akan mendapatkan informasi kebutuhan apa saja yang paling mendesak. Jadi dukungan Jawa Timur akan kita sesuaikan secara bertahap agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” ujarnya.

Untuk memperkuat dukungan, Pemprov Jawa Timur juga membangun koordinasi dengan provinsi-provinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama (MPU). Sinergi lintas daerah tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan sekaligus mempercepat mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Khofifah menyampaikan, kebencanaan merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak mengenal batas administratif. Karena itu, setiap daerah memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu ketika daerah lain menghadapi kondisi darurat.

“Bencana tidak mengenal batas wilayah. Hari ini saudara kita di NTT sedang membutuhkan dukungan. Maka seluruh kemampuan yang bisa kita sinergikan harus kita maksimalkan untuk membantu proses pencarian, pertolongan, pelayanan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang berada di garis depan penanganan bencana, mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat yang bergotong royong membantu para penyintas.

Ia berharap seluruh proses pencarian dan pertolongan dapat berjalan lancar sehingga korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan. Di sisi lain, pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak juga diharapkan terus diperkuat seiring dengan berlangsungnya masa tanggap darurat dan proses pemulihan.

“Kami mendoakan seluruh tim yang saat ini bekerja di lapangan diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga proses pencarian dan pertolongan berjalan lancar serta masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan pelayanan dan kebutuhan yang diperlukan,” katanya.

Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk memantau perkembangan situasi. Bentuk dukungan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Sekali lagi, duka NTT adalah duka kita bersama. Dari Jawa Timur kami mengirimkan doa, kepedulian dan dukungan terbaik. Semoga saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga NTT dapat segera bangkit dan pulih dari bencana ini,” pungkasnya. (Red)

NUSABARU - Upacara HUT RI ke 81 tak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan. Termasuk masyarakat ada juga yang memperingatinya, Senin (17/8). 

Ini seperti yang dilakukan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sentra wisata kuliner (SWK) Deles Merr, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya. Sudah bertahun ini kegiatan upacara rutin dilaksanakan di sana. 

Meskipun tanpa atribut resmi, para pedagang mengikuti setiap rangkaian upacaranya dengan penuh khusuk dan khidmat. Apel upacara dipimpin oleh Koordinator SWK Deles Merr, Eko Busono.
Upacara dimulai sejak pagi pada pukul 07.00 WIB. Dan berlangsung selama sekitar satu jam kurang dengan diikuti sekitar 50 orang peserta lebih. 

Usai upacara Eko Busono menyampaikan jika apel upacara yang dilakukan adalah bentuk rasa syukur atas pejuang yang telah memerdekakan Republik Indonesia ini.  

"Makanya itu para pedagang dengan mengadakan upacara yaitu peringatan HUT RI ke-81 ini dengan tujuan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini. Yang tanpa ada istilahnya itu lelah. Dan dia korbanan segalanya untuk negara ini," ujarnya. 

Sebab itu dengan penuh kesadaran serta keikhlasan para pedagang memperingati setiap tahunnya. Dan ini sudah berjalan selama tiga tahun ke belakang. 

Menurut Eko para pedagang tetap mengikuti setiap acaranya dengan penuh semangat. Karena sebelumnya juga sudah ada gladi. 

"Para pedagang kuliner Deles ini khususnya, atau SWK Deles Merr ini tetap semangat berjualan. Dan dengan peringatan 81 tahun Indonesia merdeka ini membuat suatu memacu kita para pedagang untuk lebih semangat, lebih bergairah untuk berdagang," tegasnya. 

Selain itu dalam apel upacara ini dilibatkan juga dari pihak Kader Surabaya Hebat (KSH). "KSH kami harap lebih semangat dan juga lebih mengabdi kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita ini benar-benar merasakan apa artinya kemerdekaan," imbuh Eko. 

Selain upacara para pedagang pun menyiapkan sejumlah lomba setelahnya. Ini dilakukan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 81. (Red)

Apel upacara dipimpin oleh Bendahara DPC PDIP Surabaya, Agatha Retnosari. Selain itu dihadiri Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP Ronny Talapessy.

Dalam amanatnya Agatha menyampaikan jika Bung Karno mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Maka tugas kita bukan sekadar menjaga kemerdekaan. Tugas kita adalah membuat kemerdekaan bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Selain itu menurut dia Ibu Megawati Soekarnoputri terus mengingatkan kader untuk turun ke bawah. "Jangan mengenal kemiskinan hanya dari angka. Jangan mengenal pengangguran hanya dari laporan. Jangan mengenal kesulitan rakyat hanya dari media sosial," lanjutnya.

Agatha menjelaskan jika politik bukan sekadar mendapatkan kekuasaan. Politik adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Selain itu yang menjadi fokus DPC PDIP Surabaya ke depan adalah memberikan bantuan bagi korban gempa di NTT. Karena hingga saat ini masih terjadi gempa serta ancaman tsunami di sana.

"Yang jelas sih dari Ibu Ketua Umum itu juga ada instruksi untuk semua kader membantu bencana di NTT. Nah, nanti kita sedang membahas nanti detailnya bagaimana gitu supaya semua kader bisa ikut terlibat membantu kawan-kawan kita yang ada di NTT," bebernya.

Selain itu pada HUT Kemerdekaan RI ke 81 kali ini tidak ada perlombaan khusus yang digelar oleh pihak DPC PDIP Surabaya. "Yang seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang kita berfokus di Soekarno Cup yang masih berlangsung ya sampai hari ini. Nanti penutupannya sekitar tanggal 25 atau 26 gitu," imbuhnya.

Di tempat yang sama Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP Ronny Talapessy meminta agar seluruh kader PDIP yang ada di Surabaya agar sering turun ke masyarakat. Selain itu juga mampu memahami masalah serta mencari solusi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

"Sebagai kader PDI Perjuangan harus selalu berada ditengah rakyat dan terus turun untuk membantu rakyat yang membutuhkan bantuan hukum dan advokasi," imbuhnya. (Red)

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Jefri Ikhwan Ma’arif, mengatakan bahwa pemasangan atribut kemerdekaan sebenarnya telah dilakukan manajemen sejak awal Agustus di sejumlah titik kawasan yang dikelola SIER. Di antaranya di Wisma SIER, SPBU SIER, IPAL SIER, hingga Transit Point.

“Kami sudah memasang atribut kemerdekaan di beberapa titik kawasan yang dikelola oleh PT SIER. Kami menyampaikan terima kasih atas atensi dari Bapak Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, kepada SIER. Masukan tersebut tentu segera kami tindak lanjuti,” ujar Jefri.

Menurutnya, setelah adanya sorotan tersebut, SIER langsung memperbanyak pemasangan atribut kemerdekaan, termasuk bendera, umbul-umbul di sejumlah lokasi strategis. Langkah ini dilakukan agar suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa di kawasan industri, sekaligus menunjukkan semangat kebangsaan bersama.

SIER juga meminta seluruh tenant untuk turut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di area masing-masing. 

Jefri berharap, pemasangan tidak hanya dilakukan di dalam gedung atau area yang kurang terlihat, tetapi juga di lokasi yang strategis dan mudah terlihat dari jalan utama kawasan. 

“Ada beberapa lokasi yang sudah terpasang dan kami berharap di masing-masing tenant juga bisa melakukan pemasangan,” kata Jefri.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tenant yang sebenarnya telah memasang lampu merah putih, bendera dan umbul-umbul, namun penempatannya masih berada di bagian dalam kawasan gedung sehingga kurang terlihat dari sisi jalan raya. Karena itu, SIER mendorong tenant agar pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan di titik-titik yang lebih terbuka dan strategis.

Untuk memastikan imbauan tersebut berjalan, manajemen SIER saat ini melakukan monitoring sekaligus berkoordinasi dengan para tenant. “Kami sedang monitoring dan mengimbau kepada tenant yang belum melaksanakan,” ujarnya.

Koordinasi juga dilakukan melalui Forum Komunikasi (Forkom) SIER serta grup tenant PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang, kawasan industri di bawah manajemen SIER di Pasuruan, red). Melalui koordinasi tersebut, SIER mendorong agar pemasangan bendera dan umbul-umbul di lingkungan tenant dapat diperbanyak.

Jefri menegaskan, semarak kemerdekaan di kawasan industri merupakan tanggung jawab bersama. Selain memperindah kawasan, pemasangan atribut kemerdekaan menjadi bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan industri.

“Semangat kemerdekaan ini harus kita rayakan bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh tenant untuk ikut memasang bendera dan umbul-umbul di lokasi yang strategis, sehingga suasana HUT Kemerdekaan RI benar-benar terasa di seluruh kawasan,” pungkas Jefri. (Red)

Parkir di Jalan Tanjung Anom kini semakin modern, karena sudah dilengkapi mesin karcis parkir otomatis dan menggunakan portal. Dengan begitu, maka parkir di Jalan Tanjung Anom lebih tertata dan semakin nyaman bagi pengunjung.

Kepala Dishub Kota Surabaya, Tri Wahyu Bowo mengatakan, penerapan ini bagian dari upaya Pemkot melakukan penataan parkir, khususnya di kawasan wisata. Tidak hanya dilengkapi mesin tiket, akses masuk kendaraan juga diperbaiki untuk mempermudah keluar masuk kendaraan saat ke dalam tempat parkir. 

Terkait penerapan tersebut, Tri menjelaskan, Pemkot melalui Dishub juga telah melakukan sosialisasi kepada 14 orang juru parkir (Jukir) di kawasan ini. “Alhamdulillah petugas parkir itu mau menggunakan pola kami untuk dijadikan satu menjadi gate parkir. Nantinya, bagi hasilnya tetap, jadi mereka hanya menata kendaraan, semua pembayaran ada di gate ini,” kata Trio. 

Trio menerangkan, pembayaran parkir kawasan wisata Tunjungan Romansa di Jalan Tanjung Anom ini sudah menggunakan cashless atau Non Tunai. Pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di sini, dapat memakai QRIS dan kartu e-money atau e-Tol sebagai alat pembayarannya. 

“Pembayarannya non tunai, nantinya kalau terkumpul itu baru kami bagi hasil 60-40. Para jukir ini menginginkan dua minggu sekali bagi hasilnya itu diberikan,” terangnya. 

Meski demikian, warga yang rumahnya di sekitar Tanjung Anom masih bisa menggunakan akses jalan tersebut untuk keluar masuk. Trio menyampaikan, bahwa Pemkot telah melakukan sosialisasi kepada warga terkait portal parkir di kawasan ini. Untuk memudahkan warga, Dishub telah menyiapkan kartu yang dilengkapi barcode khusus sehingga warga sekitar tidak perlu melakukan pembayaran parkir. 

“Ada warga di Tanjung Anom ini sejumlah 500, nantinya kami akan berikan id card (kartu). Ini hanya sementara, nantinya kita akan bentuk lagi menjadi RFID (radio frequency identification) nanti ada informasi kendaraan yang dimiliki warga. Jadi nanti kalau warga Tanjung Anom keluar masuk silahkan tunjukkan ini (id card) supaya gratis,” paparnya. 

Selain itu, lanjut Trio, karena kawasan ini terdapat sekolah yakni SMP Negeri 4 Surabaya, bagi pengantar tidak dikenakan tarif parkir, asalkan tidak lebih dari 15 menit. “Mengantar anak sekolah kami batasi 15-30 menit, kalau ditunggu lebih dari satu jam ya mohon maaf pasti akan terkena (tarif). Makanya kami seringkali sosialisasikan kepada pengantar atau wali murid untuk menjemput ontime,” jelasnya. 

Bukan itu saja, di kawasan ini juga terdapat gereja. Menurutnya, jika tujuannya untuk ibadah Dishub tidak menerapkan tarif parkir. Sedangkan untuk ojek online, taksi online, dan taksi tidak dikenakan retribusi parkir asalkan tidak melebihi waktu 10 menit. “Sudah sosialisasi juga dengan warga, mereka tidak keberatan. Begitu juga dengan (jemaat) yang di gereja juga, kalau itu bersifat ibadah silakan, kami akan berlakukan free,” sebutnya.

Di lokasi ini, Dishub masih menerapkan tarif parkir Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Menurut dia, tarif ini hanya bersifat sementara dan akan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke depannya. Karena berdasarkan Perda tersebut, kawasan ini masuk dalam kawasan wisata sehingga akan ada perbedaan tarif parkir. 

“Nantinya Perda 7 Tahun 2023 ini sebagai dasar, kami akan menerapkan retribusi parkir roda dua sebesar Rp5.000, roda empatnya sebesar Rp10.000. Karena Jalan Tunjungan ini merupakan tempat wisata yang banyak dikenal sebagai Tunjungan Romansa. Tapi kami akan melakukan sosialisasi dulu kepada pemilik-pemilik tenan di toko-toko ini,” ujarnya. 

Penerapan parkir kawasan wisata ini merupakan pilot project Pemkot Surabaya. Selanjutnya, pemkot akan menerapkan parkir kawasan wisata di titik lainnya. “Ini adalah pilot project dan percontohan yang akan menjadi panduan kami dalam penanganan parkir supaya semuanya itu tertangani tertib administrasi serta pemakaian atau pembayaran non tunainya bisa terwujud. Berikutnya mungkin di kawasan Taman Bungkul,” pungkasnya. (Red)