NUSABARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau warga segera melakukan pengecekan serta memperbarui dan mengonfirmasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui laman resmi https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik. Langkah ini penting agar status kependudukan tetap valid dan akses layanan publik tidak terdampak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa hingga April 2026 sebanyak 4.040 kepala keluarga (KK) telah melakukan konfirmasi mandiri hingga batas akhir 31 Maret 2026.

“Warga kami dorong segera melakukan pengecekan. Konfirmasi diperlukan agar status dapat diverifikasi dan layanan tetap bisa diakses,” kata Eddy, Senin (13/4/2026).

Pemkot Surabaya menyediakan layanan konfirmasi secara daring melalui https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik. “Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memastikan kesesuaian data sekaligus melakukan pembaruan. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan, akses layanan akan dipulihkan,” jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan akurasi data sekaligus menegakkan kewajiban administratif dan sosial, Pemkot Surabaya juga melakukan penyesuaian status layanan bagi warga dengan kondisi tertentu, yakni tidak ditemukan dalam hasil survei DTSEN atau tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai putusan pengadilan.

“Pada kondisi tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibatasi sementara dari akses layanan publik yang terintegrasi dalam sistem Pemkot Surabaya, baik layanan digital maupun administratif,” terangnya.

Kebijakan ini berdampak pada sejumlah layanan, termasuk fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, perizinan, serta pengajuan surat keterangan tidak mampu. Meski demikian, pembatasan tersebut bersifat sementara. Warga tetap memiliki kesempatan memperbarui data kapan saja, baik secara daring maupun melalui kantor kelurahan.

“Validitas DTSEN menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keakuratan data menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif pada 2026 hingga 2027,” pungkasnya. (Red)

Batas akhir konfirmasi ditetapkan pada 31 Maret 2026. Warga yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenai penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa penangguhan sementara akses layanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa hingga April 2026 sebanyak 4.040 kepala keluarga (KK) telah melakukan konfirmasi.

“Memasuki April, Pemkot mulai memberlakukan penangguhan akses bagi warga yang belum terverifikasi. Dampaknya mencakup sejumlah layanan, seperti fasilitas kesehatan yang terhubung dengan BPJS, perizinan, hingga pengajuan surat keterangan tidak mampu,” kata Eddy, Senin (13/4/2026).

Selain persoalan validasi data, penyesuaian status juga diterapkan untuk kondisi tertentu, antara lain warga yang tidak ditemukan dalam hasil survei DTSEN serta yang tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian sesuai putusan pengadilan.

“Dalam kondisi tersebut, NIK dibatasi sementara dari akses layanan Pemkot yang terintegrasi, baik digital maupun administratif,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat permanen. Warga tetap dapat memperbarui data kapan saja, baik melalui laman resmi Pemkot Surabaya di https://cekinwarga.surabaya.go.id/konfirmasi-data-survey maupun secara langsung di kantor kelurahan.

“Masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan, akses akan dipulihkan, bahkan pada hari yang sama,” tegasnya.

Ke depan, seluruh layanan di lingkungan perangkat daerah (OPD) akan terintegrasi dengan sistem data Dinkominfo. Setiap pengajuan akan terhubung dengan status kependudukan, termasuk pemberitahuan apabila data belum valid.

“Data yang mutakhir dan kredibel menjadi dasar perencanaan pembangunan tahun 2026 hingga 2027,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui verifikasi lapangan pada 16 Oktober 2025 hingga 20 Januari 2026. Hasilnya menunjukkan hampir 90 persen petugas tidak menemukan warga di alamat sesuai data administrasi, karena sebagian besar telah pindah tanpa keterangan jelas.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya membuka mekanisme konfirmasi mandiri sejak Februari hingga akhir Maret 2026. Dalam periode tersebut, sekitar 34–35 ribu jiwa tercatat melakukan pengecekan, dengan 4.040 KK atau setara 9.000 jiwa telah menyelesaikan konfirmasi resmi. (Red)

Didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha, Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dan Forkopimda Jatim, Gubernur Khofifah optimistis JLKT akan mentransformasi kawasan wisata TNBTS menjadi lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Terutama karena JLKT ini akan menjadi penghubung antar wilayah di sekitar kaldera Bromo, sekaligus alternatif distribusi wisatawan agar tidak terpusat pada satu titik. Dengan demikian, tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi dan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Gubernur Khofifah menambahkan, program ini merupakan sinergi TNBTS dan Kementerian Kehutanan dalam mengharmonisasikan kekuatan daya dukung alam dan lingkungan. Tak kalah pentingnya juga bagaimana menjaga ekosistem mulai adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian Bromo Tengger Semeru.

“Kita bersyukur JLKT ini ketemu dengan programnya TNBTS dan Kementerian Kehutanan. Lalu kita harmonisasikan dengan apa yang menjadi kekuatan adat pada Suku Tengger ini, ketemulah rute-rutenya,” kata Gubernur Khofifah.

“Bagaimana JLKT ini bisa menjadi bagian dari penguatan daya dukung alam, daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Kalau dari ekosistem Bromo Tengger Semeru, disini ada adat, budaya yang menjadi bagian dari penyangga dan pengawal pelestarian. Berikutnya tentu sumber ekonomi yang bisa dihasilkan dari proses maksimalisasi wisatawan dalam maupun luar negeri,” tambahnya.

Ia kemudian menjelaskan, penataan ini mencakup pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 13 kilometer dengan lebar 18 meter, dilengkapi dengan 3 titik _rest area_, 4 titik kantong parkir, 9.725 patok pembatas jalur, serta 60 sumur resapan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

“Kalau dihitung ada 13 km, kita butuh 9 ribu lebih patok, kita tidak melakukan pengaspalan karena kita menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan. Itu kita juga merespon banyak sekali yang menyampaikan untuk kebutuhan restroom,” ungkapnya.

“Ada 3 rest area rencananya dan restroom ada di masing-masing area. Mudah-mudahan jumlahnya cukup untuk bisa memberikan layanan kepada wisatawan. Kita juga siapkan sumber airnya supaya bisa cover kebutuhan di 3 rest area itu. Ada juga area parkir, harapannya wisatawan bisa menikmati indahnya Bromo,” tambahnya. 

“Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.

Secara khusus Khofifah pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program Kementerian Kehutanan yang terus berkomitmen kuat menjaga sekaligus mengoptimalkan kawasan konservasi sebagai ruang hidup bersama. 

“Jadi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya besar menghadirkan model pengelolaan kawasan konservasi yang modern tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sepenuhnya mendukung arah kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Bahwa pembangunan di kawasan konservasi harus dilakukan secara bijak, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga perlindungan ekosistem, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan adanya penataan ini maka akan mewujudkan transformasi tata kelola destinasi wisata alam menuju arah yang lebih tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

“Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kawasan dan masyarakat sekitar. Kami optimis ke depan Jalur Lingkar Kaldera Tengger akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib, lebih berkelas, dan berdaya saing global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal,” jelasnya.

_*Resmikan Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih untuk Wisatawan Kawasan Bromo*_

Tak hanya itu, di kesempatan ini Gubernur Khofifah meresmikan sarana prasarana air bersih sebagai wujud dukungan Pemprov Jatim untuk menunjang kenyamanan wisatawan Kawasan Bromo Tengger Semeru. 

Diketahui, tangki air berkapasitas 12.000 liter disiapkan untuk melayani kawasan rest area Watu Gede dan Cemoro Lawang dengan kebutuhan sekitar 11.000 liter per hari yang bersumber dari mata air Pusung Jantur dan Widodaren.

Dengan adanya pembangunan JLKT dan penyediaan sarana air bersih, Gubernur Khofifah menyebut hal ini menjadi bagian dari visi besar pariwisata berkelanjutan Jawa Timur yang berpijak pada tiga pilar utama, yakni pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita ingin membangun Bromo dengan cara yang benar. Alamnya harus lestari, budayanya harus kuat, dan masyarakatnya harus sejahtera,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Bromo merupakan ruang hidup bersama yang mencakup kepentingan konservasi, nilai adat masyarakat Tengger, aktivitas ekonomi, serta tanggung jawab negara. 

Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara disiplin, akuntabel, tepat mutu, dan tepat waktu tanpa mengurangi nilai ekologis maupun budaya kawasan.

Di akhir sambutannya, Khofifah secara resmi memulai pembangunan JLKT sekaligus meresmikan sarana prasarana air bersih kawasan Kaldera Bromo.

“Dengan memohon ridha Allah SWT, Groundbreaking Penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan keberlanjutan kawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, JLKT menjadi penguat daya dukung alam, lingkungan sekaligus membangun harmoni diantara tokoh adat budaya Tengger.

“JLKT ini bagaimana kita membangun harmoni dengan kekuatan adat dan budaya, menyiapkan format titik kekuatan spiritual dan adat suku Tengger supaya tetap terjaga,” kata Satyawan.

“Ini komitmen kita bersama, semoga menjadi hal yang bisa berjalan dengan baik. Desainnya terencana dengan baik, terintegrasi dengan UMKM, rest area, dan jalur wisata,” tutupnya. (Red)

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, mengatakan pengungkapan kasus ini adalah salah satu wujud komitmennya dalam merespon cepat keluhan masyarakat yang belakangan ini mengeluhkan sulitnya mendapat LPG bersubsidi.

Mantan Kapolres Bondowoso itu mengatakan dalam pengungkapan tersebut, dua orang tersangka berinisial S. dan M.N. berhasil diamankan.

“Petugas mengamankan dua tersangka yang diduga melakukan penyalahgunaan LPG subsidi pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Dusun Pakem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, ” ujar AKBP Harto Agung Cahyono, Sabtu (11/4/26).

Ia menjelaskan, tersangka S. merupakan pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kecamatan Puspo yang berperan sebagai pelaku utama sekaligus penjual hasil pemindahan gas. 

Sementara tersangka M.N. berperan sebagai pekerja yang membantu proses pemindahan gas serta mengirim dan menjual tabung LPG 12 kilogram.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memindahkan isi gas dengan cara menghubungkan selang regulator dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram.

Untuk mempercepat proses, tabung 12 kilogram diberi es batu, sedangkan tabung 3 kilogram direndam air panas. 

Setelah itu, tabung ditimbang, diberi segel palsu, lalu dijual ke pasar dengan harga sekitar Rp130.000 per tabung.

“Modus tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan dari LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat,” kata AKBP Harto.

Dari hasil penyelidikan, kegiatan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Tersangka S. memperoleh keuntungan sekitar Rp24 juta per bulan, sedangkan tersangka M.N. sekitar Rp3 juta per bulan.

Selain mengamankan tersangka, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 162 tabung kosong LPG 3 kilogram warna hijau, 6 tabung kosong LPG 12 kilogram, 45 tabung LPG 12 kilogram berisi dan satu unit kendaraan mobil pikap nomor polisi N-8258-TQ.

Selain itu, juga disita satu unit timbangan elektronik, 5 selang plastik yang terhubung dengan regulator, serta 2 kantong plastik berisi segel bekas LPG 3 kilogram dan kemasan bekas es batu.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar," pungkas AKBP Harto. (Red)

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa pengukuhan paralegal ini merupakan bagian dari penguatan peran Muslimat NU dalam membangun perlindungan hukum, sosial, dan kebangsaan yang lebih inklusif khususnya sebagai penanda HUT ke 80 Muslimat NU tahun 2026.

"Deklarasi paralegal sudah dimulai sejak Juni 2025. Dan hari ini telah dikukuhkan paralegal di Jawa Tengah. Selamat bertugas karena problematika akses keadilan masyarakat lini terbawah harus tersentuh," kata Khofifah.

Disampaikan Khofifah, pada Januari 2026 ada ketentuan KUHP  bahwa ancaman hukuman di bawah 5 tahun bisa diganti dengan sanksi sosial dengan bekerja di yayasan sosial atau ketentuan lain. Kemudian di beberapa negara seperti, di Belanda, terdapat 5 lapas yang kosong disulap menjadi mall dan museum.

Lima lembaga permasyarakatan yang kosong tersebut  tidak berarti tidak ada kriminalitas. Tetapi diberlakukan aturan, bahwa siapa yang mendapatkan ancaman hukuman dengan lama waktu tertentu  maka tidak perlu masuk lapas.

"Mereka bisa membantu layanan di yayasan, lembaga pendidikan serta membantu layanan pemerintah," ujarnya.

Menurut Khofifah, format hukum tersebut bisa menjadi referensi paralegal Muslimat NU yang baru saja dikukuhkan untuk memberi penguatan  di berbagai proses bantuan hukum. 

Selanjutnya paralegal akan ditingkatkan  melalui training sebagai kelompok juru damai. Termasuk persoalan di masing-masing desa, kemudian kasus sengketa sosial dan budaya maka juru damai menjadi penting.

"Saya yakin  pengabdian Muslimat NU  bisa lebih luas  karena ada fungsi sebagai juru damai yang bisa dilakukan Muslimat NU," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menekankan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas pada penguatan spiritual, tetapi juga harus mampu hadir dalam melindungi hak-hak dasar manusia, khususnya perempuan dan anak, sejalan dengan amanat konstitusi. Sebagaimana pendiri bangsa memiliki komitmen membangun ketertiban umum dan membangun perdamaian dunia.

Ia juga mendorong agar gerakan ini menjadi bagian dari kontribusi perempuan Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, termasuk melalui komunikasi dan diplomasi kemanusiaan di tingkat global.

"Kita berharap komitmen ini terus dikuatkan dan dikonsolidasikan Menteri PPPA yang akan disampaikan kepada Sekjen PBB di New York agar menjadi penggerak komunikasi dan diplomasi kualitatif menghentikan perang. Terutama melindungi perempuan dan anak," tuturnya. 

“Jangan perang dan mari kita bangun perdamaian," imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku bangga pelantikan paralegal menjadi kepanjangan tangan keadilan bagi masyarakat tingkat bawah.

"Kami Provinsi Jateng senang Muslimat mempunyai paradigma sangat baik melalui paralegal. Fungsi paralegal melakukan pendampingan dalam rangka penegakan hukum kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan pendampingan bagi masyarakat lebih penting untuk mendapat keamanan dan ketertiban," tuturnya. 

Di sisi lain, Ketua PP Muslimat NU Arifah Choori Fauzi mengatakan, sebelum dikukuhkan, Muslimat NU telah mengikuti pelatihan.

“Tidak sekadar ikut, tetapi melewati beberapa persyaratan dan prosedur terutama mendengar keluhan masyarakat di sekitarnya," ujarnya. 

Mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Akan tetapi, tingkat cabang, anak ranting, kabupaten, kecamatan dan desa mengajak lawyer, polsek, LSM yang mau dan peduli terhadap persoalan kekerasan seksual dan kesehatan mental anak dan perempuan.

*Pecahkan Dua Rekor MURI Sekaligus*

Pada kesempatan tersebut, Muslimat NU menerima piagam pemecahan rekor MURI kategori organisasi masyarakat perempuan dengan jumlah profesor perempuan terbanyak di Indonesia.

Selain itu kegiatan ini juga memecahkan rekor MURI sebagai forum nasional melibatkan profesor perempuan lintas disiplin ilmu terbanyak.

Dua penghargaan pemecahan rekor tersebut diserahkan langsung oleh Direktur MURI Semarang Ari Indriani kepada Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

"Tingkat intelektualitas mendorong perempuan mempunyai jabatan publik salah satunya profesor untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar eksis secara kapabilitas dan probabilitas sehingga menularkan pembangunan yang positif bagi bangsa Indonesia," kata Ari Indriani. 

Selain itu, dilakukan penandatangan MoU antara Ketua PP Muslimat NU dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. (Red)

Digelar mulai 10 April hingga 28 Juni 2026, ajang ini menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, sekaligus strategi besar menyiapkan tuan rumah Porprov X Jawa Timur 2027. Antusiasme meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tercermin dari banyaknya cabor yang terlibat serta ragam nomor pertandingan yang diperlombakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, menegaskan bahwa Piala Wali Kota bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana pembinaan atlet jangka panjang.

“Proses seleksi dikoordinasikan oleh KONI Surabaya dan dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga. Sebanyak 40 cabor siap mengikuti Piala Wali Kota tahun ini. Ini menjadi peningkatan signifikan sekaligus mencerminkan dukungan penuh Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya terhadap pengembangan prestasi olahraga,” tegas Herry, Sabtu (11/4/2026).

Hingga saat ini, jumlah peserta masih terus bergerak seiring proses pendaftaran yang berlangsung. Namun, tercatat sudah ada 1.279 nomor lomba yang akan dipertandingkan, angka yang diperkirakan masih akan bertambah.

“Pemkot Surabaya bersama KONI melakukan verifikasi ketat terhadap setiap cabor, mulai dari nomor pertandingan hingga kelayakan wasit dan juri yang wajib bersertifikat. Selain itu, peserta yang berlaga juga disaring berdasarkan kelompok umur agar sesuai dengan batas usia atlet Porprov 2027,” jelasnya.

Dari sisi infrastruktur, mayoritas pertandingan digelar di venue milik Pemkot Surabaya yang siap pakai dan terawat. Hal ini menjadi modal penting untuk memastikan kualitas pertandingan tetap terjaga sekaligus menguji kesiapan Kota Pahlawan sebagai tuan rumah event olahraga besar.

Menariknya, dalam gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026 ini, daftar cabang olahraga terus berkembang. Selain cabor populer seperti bulu tangkis, basket, panahan, dan voli, tahun ini juga diramaikan oleh cabang-cabang baru seperti kabaddi, pickleball, hingga domino. Penambahan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas basis pembinaan sekaligus membuka peluang lahirnya atlet berprestasi dari berbagai disiplin.

“Rangkaian pertandingan tersebar di berbagai titik di Surabaya, mulai dari Gelora Pancasila, Lapangan THOR, kawasan Kenjeran dan Kalimas, hingga area Gelora Bung Tomo (GBT),” terangnya.

Herry memaparkan, rangkaian Piala Wali Kota Surabaya 2026 berlangsung maraton sejak pertengahan April hingga akhir Juni, dimulai pada 10–12 April melalui cabang anggar di Fairway Nine Mall dan tarung derajat di Gelanggang Remaja Surabaya. Pada 18–19 April, giliran jujitsu yang digelar di GOR Hasta Brata Universitas Adi Buana, disusul muaythai pada 24–26 April di Gelanggang Remaja. Memasuki akhir April hingga awal Mei, hockey outdoor berlangsung pada 29 April hingga 3 Mei di Lapangan Hockey Dharmawangsa.

“Memasuki Mei, sejumlah cabang mulai bergulir beruntun, di antaranya IBCA MMA dan wushu taolo pada 1–3 Mei, kemudian biliar pada 5–10 Mei serta floorball pada 8–10 Mei yang dipusatkan di Gelora Pancasila. Cabang panahan digelar 13–17 Mei di Lapangan Jatim Seger, diikuti kabaddi pada 14–15 Mei dan bowling pada 15–18 Mei. Pada periode yang sama, drumband dan menembak berlangsung 16–17 Mei, sementara golf digelar 21–22 Mei,” paparnya.

Selanjutnya, sepaktakraw berlangsung 21–23 Mei, pencak silat 22–24 Mei di CITO, serta kurash dan woodball pada 23–24 Mei. Menutup akhir Mei, atletik digelar 30–31 Mei di Lapangan THOR, disusul olahraga bermotor pada 31 Mei hingga 1 Juni di Sirkuit Gelora Bung Tomo.

“Memasuki Juni, voli pantai berlangsung 2–6 Juni di Kenjeran, sementara tenis lapangan dan wushu sanda digelar pada 4–7 Juni. Kick boxing berlangsung 5–7 Juni, bersamaan dengan arung jeram di Kalimas, selam di UNESA Lidah Wetan, pickleball di THR Mall, domino di The Grand Barunawati, serta triathlon (aquathlon) pada 6–7 Juni,” lanjutnya.

Pada pertengahan Juni, e-sport digelar 12–14 Juni, diikuti barongsai dan karate pada 13–14 Juni. Cabang kempo berlangsung 14–17 Juni di Stadion Indoor GBT, disusul panjat tebing pada 15–18 Juni serta bola tangan pada 16–25 Juni. Senam dan taekwondo digelar bersamaan pada 19–21 Juni, sementara dancesport berlangsung pada 14 Mei di Balai Pemuda.

“Rangkaian kompetisi kemudian ditutup dengan cabang tinju pada 26–28 Juni di Gelora Pancasila Surabaya, menandai berakhirnya seluruh agenda Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang tersebar di berbagai venue strategis di Kota Pahlawan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Surabaya, Arderio Hukom, menambahkan bahwa mekanisme seleksi atlet sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing cabor dengan tetap mengacu pada kebutuhan Porprov mendatang.

“Seleksi mempertimbangkan kelompok umur yang masih memenuhi syarat untuk bertanding di Porprov 2027. Jadi, ini benar-benar proses penjaringan atlet potensial, bukan sekadar kompetisi biasa,” pungkasnya. (Red)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa tiga skema tersebut meliputi pembayaran melalui QRIS, kartu elektronik (e-money), serta voucher parkir yang akan mulai didistribusikan pada pertengahan April melalui jaringan ritel modern. Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai.

“Transparansi parkir adalah yang diinginkan warga Kota Surabaya, dan itu yang sedang diwujudkan oleh Pemkot Surabaya. Dengan sistem ini, tidak ada lagi saling tuding. Yang utama saat ini adalah membangun budaya transparansi di kalangan juru parkir, sekaligus menindaklanjuti keinginan masyarakat agar pembayaran parkir lebih jelas dan akuntabel,” jelas Trio, Jumat (10/4/2026).

Seiring dengan penambahan ruas jalan yang terintegrasi dalam sistem, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan pembayaran yang aman, praktis, dan terukur. Pemkot Surabaya menilai, kehadiran tiga skema ini menjadi kunci dalam mendorong perubahan perilaku, baik di sisi pengguna maupun jukir.

Di sisi lain, Dishub juga melakukan penertiban terhadap sekitar 600 juru parkir yang sebelumnya direncanakan dibekukan izinnya karena tidak mendukung program digitalisasi parkir.  “Dari jumlah tersebut, sekitar 180 hingga 190 orang telah menyatakan kesediaan beralih ke sistem digital dalam dua hari terakhir, termasuk melakukan aktivasi rekening bank sebagai bagian dari mekanisme bagi hasil 60 persen untuk pemerintah kota dan 40 persen untuk juru parkir,” terangnya.

Pendekatan dilakukan secara langsung di lapangan dengan membagi tim menjadi tiga kelompok untuk menyasar para jukir. Mereka yang bersedia akan langsung diarahkan untuk melakukan aktivasi ATM Bank Jatim, sementara yang menolak dipastikan akan diganti. Penarikan kartu tanda anggota (KTA) juga dilakukan sebagai bagian dari penataan.

“Sempat muncul penolakan di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Manyar, namun sebagian besar jukir di lokasi lain mulai menunjukkan sikap kooperatif dan bersedia melakukan aktivasi ATM. Pemerintah melihat adanya peningkatan kesadaran setelah berbagai sosialisasi dan penertiban dilakukan,” ungkapnya.

Digitalisasi parkir ini diarahkan untuk memperkuat transparansi sekaligus menutup celah praktik tarif yang tidak sesuai ketentuan serta potensi kebocoran. Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi tercatat dan dapat diawasi. “Ke depan, tidak ada lagi warga yang membayar lebih dari tarif resmi. Semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Dalam skema baru ini, seluruh jukir diwajibkan memiliki rekening bank. Setiap transaksi, termasuk dari penggunaan voucher parkir, dengan porsi 40 persen untuk jukir, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

“Pemkot Surabaya menargetkan seluruh jukir wajib bergabung dalam sistem digital. Dengan perluasan layanan dan penambahan skema pembayaran, digitalisasi parkir diharapkan menjadi fondasi penting menuju tata kelola kota yang lebih tertib, modern, dan transparan. Mari dukung bersama tertib parkir digital demi kenyamanan dan kemajuan Kota Surabaya,” pungkasnya. (Red)

Agar program inovasi itu berjalan baik, Wali Kota Eri Cahyadi terus mendorong jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk turun langsung ke masyarakat. Tujuannya, yakni untuk mendengarkan secara langsung apa yang dibutuhkan warga, agar pelayanan publik di Kota Surabaya bisa semakin baik ke depannya.

Wali Kota Eri ingin Surabaya bisa menjadi “Kota Jasa” ke depannya. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya agar mengutamakan transparansi dalam setiap pelayanan yang berjalan di Kota Surabaya untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Kita itu adalah satu-satunya kota yang pendapatan asli daerahnya (PAD) terbesar di Indonesia, sekitar 75 persen PAD kita. Maka kehidupan kita itu berdasarkan kemampuan kita mencari PAD, ketika mencari PAD maka diperlukan transparansi dan kepercayaan,” kata Wali Kota Eri, Kamis (9/4/2026).

Wali Kota Surabaya yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu berharap, dengan adanya transparansi secara tidak langsung akan meningkatkan PAD. Agar transparansi itu berjalan, ia menyebutkan, pemkot melakukan digitalisasi dalam setiap pelayanan publik.

“Ketika ada restoran, ketika ada hotel, maka jangan (datang) berdiri di hotel menunggu. Kalau seperti itu kan tidak ada rasa saling percaya. Maksud saya, bagaimana kita punya alat (digital) dan ditaruh di servernya, dan sekarang sudah berjalan untuk restoran yang level 4, lalu hotel bintang 5, 4, dan 3 sudah jalan, sehingga di akhir tahun 2025 PAD kita naik dari hotel itu Rp100 miliar,” sebut Cak Eri.

Cak Eri menyampaikan, adanya transparansi dan digitalisasi di setiap pelayanan publik, secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan warganya. “Maka yang saya ingin bangun itu adalah ketika kita bisa bersama-sama sejahtera, dan membuat kita sadar bahwa yang mampu itu membantu yang tidak mampu. Dan kepercayaan kita, karena kita Kota Jasa maka semua orang yang berinvestasi di Surabaya ya pakai digitalisasi,” ujarnya.

Tidak hanya menerapkan digitalisasi dalam pelayanan investasi saja, Cak Eri menerangkan, pemkot saat ini juga sedang konsen dengan penerapan digitalisasi parkir atau pembayaran parkir non tunai. Dirinya mengungkapkan, inovasi pembayaran parkir non tunai sebelumnya diserap dari usulan masyarakat. Saat ini, pembayaran parkir non tunai sedang dilakukan sosialisasi dan rencananya akan mulai diterapkan pada akhir April mendatang.

“Kami konsen terus, karena warga Surabaya yang meminta dan saya juga minta tolong kepada warga Surabaya, hari ini harus berperan kalau bayar (parkir) ya non tunai. Jangan setelah mengusulkan, tapi bayar parkir tetap tunai,” tuturnya.

Cak Eri menambahkan, sistem pembayaran parkir non tunai bukan sekadar untuk memudahkan masyarakat, akan tetapi juga sebagai bentuk transparansi pemkot dalam penyerapan PAD Kota Surabaya. “Maka uang PAD ini lah yang akan kita gunakan untuk kesehatan gratis, pendidikan gratis, untuk pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dibantu oleh warga, sehingga Surabaya ini bisa sejahtera,” pungkasnya. (Red)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar relaksasi kerja, melainkan strategi untuk mendorong efisiensi sekaligus menjaga produktivitas.

“Yang terpenting adalah kinerja. Setiap pegawai memiliki target harian yang harus diselesaikan. Bekerja dari rumah tidak menjadi masalah, selama output terpenuhi dan tidak mengganggu layanan,” tegas Eddy, Kamis (9/4/2026).

Dalam implementasinya, tidak semua perangkat daerah (PD) dapat menerapkan WFH. PD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, evakuasi, penyelamatan, dan layanan administratif tetap beroperasi dari kantor.

“Pejabat struktural mulai dari kepala dinas hingga lurah diwajibkan tetap masuk pada hari Jumat untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal,” ujarnya.

Pemkot Surabaya menegaskan bahwa WFH bukan hari libur. ASN tetap bekerja penuh dengan target kinerja yang terukur dan dievaluasi. Setiap kepala PD bertanggung jawab menetapkan target kerja harian serta memastikan capaian pegawai melalui sistem pemantauan digital, termasuk absensi berbasis lokasi dan rapat koordinasi daring.

Tak hanya kinerja, pemkot juga mengukur dampak kebijakan ini terhadap efisiensi anggaran. Dalam evaluasi bulanan, indikator yang dilihat mencakup penghematan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM). Pengurangan konsumsi BBM dihitung dari berkurangnya mobilitas, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi pegawai.

“Langkah ini sejalan dengan dorongan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. ASN yang tetap bekerja dari kantor pada hari Jumat dianjurkan menggunakan transportasi non fosil seperti kendaraan listrik atau sepeda. Imbauan serupa juga diberlakukan setiap hari Selasa sebagai bagian dari upaya menekan emisi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan WFH tetap berada dalam koridor disiplin yang ketat. ASN yang tidak memenuhi target kinerja akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari ringan hingga berat. Ketentuan tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sehingga pelaksanaan WFH tetap menjunjung akuntabilitas dan profesionalitas aparatur.

“Sanksi ringan dapat berupa teguran hingga penurunan pangkat. Sedangkan sanksi berat bisa berupa pencopotan dari jabatan sampai pemberhentian sebagai ASN,” imbuhnya.

Di sisi lain, Eddy menerangkan bahwa Surabaya cukup siap menjalankan skema kerja fleksibel ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pahlawan telah mencapai 4,78 dari skala maksimal 5 pada 2025, menandakan mayoritas layanan publik telah terdigitalisasi.

“Meski begitu, literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar layanan daring dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami mendorong masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan layanan digital yang sudah tersedia,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, melihat kebijakan ini sebagai respons terhadap dinamika global, terutama terkait fluktuasi energi. Menurutnya, WFH efektif menekan konsumsi energi karena mengurangi mobilitas yang bergantung pada BBM.

“Kebijakan ini bukan hanya soal pola kerja, tetapi bagian dari strategi efisiensi energi. Selain BBM, penggunaan listrik di kantor juga bisa ditekan,” kata Fathoni.

Ia menilai Surabaya memiliki modal kuat untuk menjalankan kebijakan ini, terutama dari sisi digitalisasi dan pengalaman saat pandemi Covid-19. Meski sempat mengalami penyesuaian, sistem kerja berbasis digital terbukti mampu menjaga kinerja tetap stabil.

Ke depan, Fathoni mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai langkah jangka pendek, tetapi menjadi strategi berkelanjutan. Salah satu yang didorong adalah percepatan konversi kendaraan operasional pemerintah dari berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

“Dengan kombinasi pengawasan ketat, target kinerja yang jelas, dan dukungan sistem digital, Pemkot Surabaya mencoba membuktikan bahwa kerja fleksibel bukan berarti menurunkan produktivitas. Sebaliknya, WFH justru diarahkan menjadi instrumen efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Red)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser, menyampaikan bahwa kenaikan harga plastik belum berdampak terhadap volume sampah yang masuk ke TPS. Kenaikan harga itu justru mendorong pemulung memanfaatkan situasi dengan memilah sampah langsung di TPS.

"Masih banyak sampah plastik yang kami temukan di lapangan. Kemudian juga mungkin sekarang karena (harga plastik) naik ya, akhirnya juga pemulung memanfaatkan harga itu untuk memilah-milah di TPS," kata M Fikser, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, upaya penertiban terus dilakukan DLH Surabaya karena keberadaan pemulung di dalam TPS dinilai mengganggu proses operasional pengangkutan sampah. Selain itu, aktivitas tersebut juga berdampak pada keterbatasan ruang penampungan.

"Ini yang kami halau, tetapi tidak ada pengurangan (volume sampah) plastik di TPS-TPS. Masih tetap seperti biasa yang kami lihat beberapa hari ini," ungkap Fikser.

Selain itu, Fikser menyebutkan bahwa hingga kini kenaikan harga plastik belum berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Konsumsi plastik masih tinggi, terutama dari aktivitas belanja yang masih mengandalkan kantong plastik, termasuk di sejumlah toko modern.

"Saat ini belum terdampak ya, karena memang masih saja orang belanja menggunakan plastik," kata Koordinator Pengelolaan TPS se-Kota Surabaya ini.

Ia menjelaskan, keberadaan sampah plastik di TPS turut memicu meningkatnya aktivitas pemulung yang memilah sampah bernilai ekonomis. Namun, aktivitas tersebut justru memperparah penumpukan karena ruang TPS menjadi berkurang akibat aktivitas pemilahan di lokasi.

"Justru banyak pemulung memilah sampah plastik yang banyak saat ini. Itu yang kemudian kita tertibkan di TPS karena mengganggu TPS dari aktivitas pengambilan sampah," tuturnya.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya ini juga mengungkap keterbatasan ruang di TPS akibat aktivitas pemulung berimbas pada melubernya sampah hingga ke badan jalan, sehingga mengganggu kebersihan dan estetika kota.

"Nah, banyaknya pemilah sampah atau pemulung sampah plastik di TPS ini juga berakibat pada ruang atau luasan TPS menjadi berkurang," katanya.

Pihaknya menilai, kondisi tersebut menyebabkan sampah tidak tertampung secara optimal di dalam TPS dan akhirnya meluber keluar. "Nah, berakibatkan apa? Berakibatnya adalah seluruh sampah itu keluar, meluber dari dalam TPS keluar sampai ke jalan-jalan," katanya.

Karena itu, Fikser menegaskan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan agar dilakukan penertiban untuk memastikan seluruh TPS tetap tertata dan berfungsi optimal.

"Ini yang kemudian kita diperintahkan oleh Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk menertibkan dan merapikan seluruh TPS," pungkasnya. (Red)