NUSABARU - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tetap difokuskan pada penanganan isu-isu prioritas kota, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Wali Kota Eri mengapresiasi berbagai masukan, koreksi, dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Surabaya. Menurutnya, catatan tersebut akan menjadi landasan penting dalam pembahasan teknis yang berlanjut di tingkat komisi.
"Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup," ujar Wali Kota Eri.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menentukan prioritas bantuan sosial maupun pembangunan sarana-prasarana, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan perbaikan jalan.
“Begitu juga dengan penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan SDM, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen pada RAPBD 2027. Angka ini meningkat dibanding alokasi tahun 2026 yang tercatat sebesar 20 persen.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran hampir mencapai 20 persen.
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa porsi anggaran yang besar pada kedua sektor mendasar ini saling terintegrasi dengan penanganan masalah stunting, gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
"Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik," jelasnya.
Terkait dengan akurasi data kemiskinan dan penentuan penerima bantuan, Wali Kota Eri menegaskan pembenahan data desil terus berjalan dengan melibatkan partisipasi warga secara langsung di tingkat bawah. Pemkot ingin menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan yang selama ini sering memicu polemik.
"Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya. Misalnya ada yang punya motor empat tapi masuk desil 1-2, atau ada lansia berdesil tinggi padahal butuh bantuan. Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Pemkot Surabaya telah menyampaikan RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun kepada DPRD Kota Surabaya pada Senin (28/9/2026). (Red)
Editor : Redaksi
