NUSABARU - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam satu tahun terakhir. Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan.
Wali Kota Eri menegaskan, pergantian kepala perangkat daerah bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Setiap kepala dinas memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target.
"Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu 1 tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun," ujar Wali Kota Eri, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen untuk bergerak secara bersama-sama.
"Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri," katanya.
Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Pemkot Surabaya juga melakukan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Wali Kota Eri mengatakan, ASN tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga didorong untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di balai RW.
"Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya," paparnya.
Ia menjelaskan, pelayanan publik di Kota Surabaya dirancang berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelayanan yang dibutuhkan warga.
"Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan," tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Selain mengubah pola kerja ASN, Pemkot Surabaya juga melakukan penyederhanaan layanan digital. Ratusan aplikasi dipangkas menjadi dua platform utama, yakni KantorKu yang digunakan pemerintah dan WargaKu sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan.
"Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu," terangnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus memiliki arah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
"Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara," kata Cak Eri.
Lebih rinci, Cak Eri memaparkan tujuh indikator yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan. Yakni, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, menekan angka stunting, mengurangi angka kematian ibu dan anak, meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengurangi gini rasio, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. "Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya. (Red)
Editor : Redaksi
