NUSABARU - Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga memadati Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026). Tabuhan kentongan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pengurus Rukun Warga (RW) tersebut menjadi tanda dibukanya Lomba Kampung Pancasila 2026.
Program yang melibatkan sebanyak 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Pahlawan ini, turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud konkret membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan kampung yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Dimulai dari hal sederhana yaitu mengurangi dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengolah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai,” ujar Mohammad Jumhur Hidayat dalam pesannya.
Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan sekadar kompetisi antarwilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Bagi Wali Kota Eri, Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. Ia menceritakan kilas balik sejarah saat Presiden Soekarno bertemu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito pada 1961. Kala itu, Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan pernah terpecah belah meski ditinggalkan para pemimpinnya, sebab bangsa ini diikat oleh Pancasila.
"Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," tegas Wali Kota Eri.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini, menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup empat indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat.
“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” imbuhnya.
Untuk mendampingi masyarakat, Pemkot Surabaya menerjunkan Perangkat Daerah (PD) sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah. Wali Kota Eri menegaskan, PD tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi wajib memberikan contoh dan pendampingan lapangan secara langsung. Apabila PD atau dinas dinilai gagal membina wilayah pengampuannya akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam.
“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan," tandasnya.
Tak hanya itu, melalui program Kampung Pancasila, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi. “Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” pungkasnya. (Red)
Editor : Redaksi
