NUSABARU - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius.
Di tengah meningkatnya mobilitas warga, ancaman kriminalitas digital, hingga persoalan klasik seperti parkir liar dan keamanan jalan raya, DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya mulai memperkuat koordinasi strategis guna menjaga kondusivitas Kota Pahlawan.
Komitmen itu terlihat dalam audiensi antara pimpinan baru DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya menyatukan arah kebijakan antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum menghadapi sejumlah persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Dalam pembahasan tertutup itu, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah perlindungan anak di tengah derasnya arus digitalisasi. DPRD Surabaya menilai perkembangan teknologi membawa dampak ganda. Di satu sisi membuka akses informasi dan pendidikan, namun di sisi lain menghadirkan ancaman baru berupa kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang sulit terkontrol.
Ketua DPRD Surabaya menegaskan bahwa perlindungan generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dinilai perlu membangun sistem pengawasan dan edukasi yang lebih kuat agar anak-anak Surabaya tidak menjadi korban perkembangan zaman.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan dengan jajaran Polrestabes Kota Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Selain isu perlindungan anak, pembahasan juga mengarah pada meningkatnya keresahan masyarakat terkait keamanan jalan raya. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut di sejumlah titik kota dinilai mulai mengganggu kenyamanan publik.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah maraknya juru parkir liar yang diduga tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membuka celah praktik pungutan liar di lapangan. DPRD dan Polrestabes Surabaya sepakat bahwa persoalan tersebut membutuhkan langkah teknis yang lebih tegas dan terukur.
Kapolrestabes Surabaya memastikan pihaknya siap mendukung langkah penertiban secara menyeluruh. Kepolisian bersama pemerintah kota disebut akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran serta menyiapkan pola pengawasan yang lebih intensif.
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan.
Sinergi DPRD dan kepolisian menjadi langkah penting di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Sebab, persoalan keamanan kota tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola sosial, pengawasan ruang publik, hingga perlindungan kelompok rentan.
Dengan meningkatnya koordinasi lintas lembaga tersebut, masyarakat berharap Surabaya tidak hanya menjadi kota metropolitan yang maju secara infrastruktur, tetapi juga tetap aman, toleran, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warganya.(red)
Editor : Redaksi
