NUSABARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 dengan menggandeng PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya dan Pusvetma Kementerian Pertanian. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual di Kota Pahlawan dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat.
Dukungan tersebut diwujudkan PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya melalui bantuan perlengkapan bagi petugas pemeriksa hewan kurban yang diterjunkan ke lapak-lapak penjualan hewan, salah satunya saat pelaksanaan pengawasan di kawasan Jalan Ir. Soekarno (MERR), Rabu (20/5/2026).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan, pengawasan hewan kurban telah berjalan sejak 18 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Mei 2026 mendatang.
“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan setelah dibeli maupun disembelih,” kata Nanik.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi hingga organisasi profesi. Sebanyak 50 mahasiswa kedokteran hewan dari Universitas Airlangga (UNAIR), 50 mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma (UWK), 30 peserta Fakultas Vokasi, serta 20 anggota Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) diterjunkan bersama tim DKPP.
“Seluruh personel disebar ke 31 kecamatan di Surabaya untuk memeriksa lapak penjualan hewan kurban. Hingga hari ketiga pelaksanaan, sebanyak 61 lapak telah diperiksa dan pengawasan akan terus dilakukan secara bertahap,” paparnya.
Pemeriksaan dilakukan dari sisi administrasi maupun kesehatan hewan. Para pedagang diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal. Selain itu, lapak penjualan juga harus diketahui dan mendapatkan izin dari kecamatan setempat. “Karena itu, pihak kecamatan juga kami libatkan dalam pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Dari sisi kesehatan, tim dokter hewan dan mahasiswa kedokteran hewan melakukan pemeriksaan terhadap potensi penyakit tertentu, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), skabies, maupun penyakit menular lainnya. Tim juga memastikan seluruh hewan telah mendapatkan vaksinasi dari daerah asal.
“Hingga saat ini, tim menemukan satu hewan yang terindikasi terkena skabies. Hewan tersebut langsung diperiksa dan diisolasi agar tidak ikut diperjualbelikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Nanik menjelaskan, hewan kurban yang masuk ke Surabaya berasal dari berbagai daerah, seperti Trenggalek, Blitar, Tulungagung, dan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur, bahkan ada yang berasal dari luar pulau. Karena itu, pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh hewan memenuhi syarat kesehatan.
“Hewan kurban yang layak dapat dilihat dari kondisi fisik yang sehat, aktif, tidak lemas, serta memenuhi syarat umur minimal satu tahun. Pemeriksaan umur dilakukan melalui pengecekan gigi hewan,” imbuhnya.
Selain itu, DKPP juga mendapat dukungan dari PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya berupa perlengkapan bagi petugas pemeriksa hewan kurban, seperti rompi, topi, dan sepatu boot untuk petugas lapangan. Bantuan tersebut digunakan sebagai identitas resmi tim pemeriksa saat melakukan pengawasan di lapak-lapak penjualan hewan kurban.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pelindo. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui sinergi bersama,” tuturnya.
Tak hanya pemeriksaan sebelum penjualan, DKPP juga akan melakukan pemeriksaan pasca penyembelihan atau post mortem saat Hari Raya Iduladha.
“Kegiatan post mortem nanti melibatkan sejumlah perangkat daerah (PD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pengelolaan limbah, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memastikan aspek kesehatan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan, Pelindo ikut terlibat karena melihat momentum Iduladha dan tingginya aktivitas penjualan hewan kurban perlu mendapat perhatian bersama.
“Pelindo tergerak untuk ikut mengedukasi masyarakat bahwa hewan kurban bukan hanya memenuhi syarat sah untuk dikurbankan, tetapi juga harus benar-benar sehat dan layak dikonsumsi,” kata Widyaswendra.
Ia menilai jumlah lapak penjualan hewan kurban di Surabaya cukup besar dan tersebar di banyak wilayah, sehingga pengawasan perlu dimaksimalkan agar proses pemeriksaan berjalan optimal.
Dalam kegiatan ini, Pelindo memberikan dukungan berbagai kebutuhan teknis yang digunakan selama proses pemeriksaan di lapangan. Dukungan itu mencakup perlengkapan petugas hingga kebutuhan operasional tenaga medis hewan.
“Sebagai badan usaha, kami ingin hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Widyaswendra, total tenaga medis yang diterjunkan dalam pengawasan hewan kurban di Surabaya mencapai sekitar 190 orang. Tahun lalu, Pelindo juga terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan juru sembelih halal bersertifikasi, sementara tahun ini fokus pada pengawasan hewan kurban bersama dokter hewan dan pemerintah daerah.
“Pengawasan dilakukan di berbagai terminal Pelindo, namun Surabaya menjadi salah satu wilayah terbesar karena tingginya aktivitas penjualan hewan kurban,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian, Edy Budi Susila, mengatakan, Pusvetma memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan nasional untuk penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurutnya, peran Pusvetma berada di sektor hulu, yakni memastikan ternak yang akan digunakan sebagai hewan kurban telah melalui proses vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan.
“Vaksin PMK yang digunakan peternak di berbagai daerah diproduksi langsung oleh Pusvetma. Karena itu, Surabaya memiliki peran penting secara nasional dalam pengendalian penyakit hewan ternak,” kata Edy.
Selain memproduksi vaksin, Pusvetma juga memastikan ternak yang dilalu lintaskan ke berbagai daerah telah memenuhi persyaratan kesehatan. Setiap ternak yang masuk ke Surabaya harus melalui pemeriksaan, termasuk tes PCR untuk mendeteksi penyakit strategis seperti PMK, LSD, dan penyakit menular lainnya.
“Setelah dinyatakan sehat, peternak akan memperoleh sertifikat kesehatan hewan yang menjadi syarat distribusi ternak ke daerah tujuan, termasuk Surabaya,” terangnya.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK, di luar kebutuhan vaksin mandiri dari sektor swasta. Jawa Timur menjadi daerah dengan kebutuhan vaksin terbesar karena memiliki populasi ternak tertinggi secara nasional.
“Dari total 4 juta dosis vaksin PMK nasional, sekitar 1,5 juta dosis dialokasikan untuk Jawa Timur,” pungkasnya. (Red)
Editor : Redaksi
