NUSABARU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan _Liquefied Petroleum Gas_ (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau _panic buying_.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan distribusi energi berjalan lancar, tepat sasaran, serta terhindar dari praktik spekulasi.
“Berdasarkan pemantauan kami bersama pihak terkait, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan _panic buying_. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan,” ujar Khofifah, Selasa (7/4).
Menurut Khofifah, stabilitas pasokan LPG dan BBM menjadi prioritas perhatian Pemprov Jatim dalam menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, khususnya rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan sebagai pengguna utama energi subsidi.
Oleh karena itu, pengawasan distribusi terus diperketat untuk memastikan penyaluran tetap merata, tepat sasaran, serta mencegah adanya penimbunan maupun permainan harga oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, DPD V Hiswana Migas Jatimbalinus, PT. Pertamina Patra Niaga jatimbalinus (agen,pangkalan merupakan binaan Pertamina), TNI/Polri (satgas pangan) guna memastikan distribusi berjalan lancar tanpa kendala.
Upaya ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi di lapangan.
“Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan secara intensif. Kami ingin memastikan distribusi LPG berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG, khususnya tabung 3 kilogram,” tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola distribusi, Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 pada Maret 2025.
Melalui keputusan tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Keputusan Gubernur untuk tahun ini juga sedang dalam proses pembaruan di Biro Hukum dan dikoordinasikan Biro Perekonomian. Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Khofifah.
Adapun tugas Tim Koordinasi meliputi pelaksanaan sosialisasi serta koordinasi dengan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pendistribusian LPG tabung 3 kilogram. Selain itu, tim juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, baik dalam satu wilayah maupun lintas daerah.
Tim tersebut juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian LPG, termasuk monitoring dan evaluasi penggunaan LPG yang telah disinyalir masih digunakan di beberapa pihak seperti Hotel Restoran dan Cafe, Laundry/Binatu, Usaha Jasa Pengelasan, Usaha Baik, Usaha Peternakan (u/bahan bakar penghangat diusia awal penetasan), usaha tani tembakau (bahan bakar untuk mengeringan pada musim penghujan) sekaligus sosialisasi diarahkan ke produk LPG yg bukan subsidi (LPG 5,5 Kg-50 KG), Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi LPG benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan tepat sasaran
Tidak hanya itu, Tim Koordinasi juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam distribusi LPG, serta memastikan kelancaran penyediaan hingga penyaluran LPG dari tingkat agen ke konsumen.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Karena LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” jelas Khofifah.
Sebelumnya, Khofifah menyebut memang sempat terjadi laporan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG tabung 3 kilogram di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian, kondisi tersebut dipastikan bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan adanya kendala dalam kelancaran distribusi di lapangan yang kini telah tertangani dengan baik.
“Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal,” ujar Khofifah.
Laporan awal kesulitan LPG 3 kilogram di Banyuwangi mencuat pada Minggu, 22 Maret 2026, khususnya di Desa Genteng Wetan. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi LPG 3 kilogram di sektor rumah tangga dan usaha mikro, serta tingginya permintaan dari konsumen yang mencari LPG hingga ke tingkat pengecer. Dinas ESDM Jatim bersama Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Menyikapi hal tersebut, langkah cepat langsung dilakukan dengan penyaluran extra dropping. Secara keseluruhan, total extra dropping LPG 3 kilogram di Kabupaten Banyuwangi selama periode Maret 2026 mencapai 103.600 tabung atau sekitar 163 persen dari penyaluran reguler.
“Bahkan jika ditambah penyaluran fakultatif, total distribusi mencapai 110.320 tabung atau setara 173,8 persen dari rata-rata normal,” tegasnya.
Dari hasil pengecekan di lapangan, memang ditemukan adanya antrean di beberapa pangkalan saat truk distribusi datang. Namun kondisi tersebut bersifat sementara dan terjadi akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat.
Selain Banyuwangi, Gubernur Khofifah juga menerima laporan isu kelangkaan LPG pada Desa Tulung Rejo Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 16 Maret 2026.
Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Agen LPG PSO Kabupaten Bojonegoro, Pemkab dan Polres Bojonegoro untuk melakukan monitoring stok di lapangan.
“Dalam koordinasi tersebut, kami meminta agen untuk memprioritaskan penyaluran ke pangkalan yang stoknya menipis. Selain itu telah dilakukan penambahan suplai dengan alokasi fluktuatif pada tanggal 19 dan 22 Maret 2026. Untuk penyaluran LPG telah berjalan normal,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kesalahpahaman informasi, pemerintah bersama Pertamina juga melakukan langkah komunikasi publik guna mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang, sekaligus mengedukasi masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak terpancing isu yang tidak tepat. Bagi masyarakat yang mampu, kami juga dorong untuk menggunakan LPG nonsubsidi agar subsidi tepat sasaran,” tegas Gubernur Khofifah.
Di akhir, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan LPG dan BBM, serta tidak melakukan _panic buying_, penimbunan, maupun tindakan spekulatif lain yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi di pasar. Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan distribusi energi di Jawa Timur.
“Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan _panic buying_. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan, dan mari kita jaga bersama agar distribusi tetap stabil,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi akan terus diperketat bersama pemangku kepentingan terkait. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, termasuk praktik penimbunan atau spekulasi oleh pihak tertentu, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Jatim optimistis ketersediaan energi, baik LPG maupun BBM, akan tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“InsyaAllah, dengan sinergi semua pihak dan dukungan masyarakat, ketersediaan energi di Jawa Timur akan tetap aman dan terkendali. Kami mohon masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan bijak dalam menggunakan energi,” pungkas Khofifah. (Red)
Editor : Redaksi
