Evaluasi Tata Kelola KBS, Pemkot Surabaya Siapkan Pengawas Khusus Medis dan Nutrisi Satwa

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kebun Binatang Surabaya
Kebun Binatang Surabaya

i

NUSABARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah langkah evaluasi untuk memperkuat tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek keuangan, tetapi juga penguatan pengawasan terhadap kesejahteraan satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, evaluasi terhadap KBS dilakukan secara berkala oleh Pemkot Surabaya. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara sehat dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan dividennya berapa," kata Syamsul, Kamis (13/8/2026).

Namun, Syamsul menegaskan capaian dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kondisi perusahaan. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi dan pengawasan agar potensi persoalan dapat diketahui lebih dini. "Jadi nanti untuk ke depannya kita lakukan (evaluasi) secara berkala, sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," jelasnya.

Selain evaluasi keuangan, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Perumda KBS. "Kita nanti juga akan menggandeng auditor yang independen. Jadi kita yang akan menunjuk auditornya untuk mengaudit keuangan dari KBS," tegasnya.

Selain itu, Syamsul menyebut, penguatan tata kelola juga menyasar struktur organisasi. Pemkot Surabaya akan mengevaluasi pembagian fungsi di lingkungan Perumda KBS untuk memastikan setiap posisi strategis memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan kewenangan.

"Pemkot juga akan mengevaluasi struktur-struktur organisasi KBS, sehingga nanti memastikan bahwa setiap fungsi strategis memiliki mekanisme checks and balances yang jelas, sehingga tidak ada konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan," paparnya.

Dalam proses pengisian jajaran direksi dan dewan pengawas, Pemkot Surabaya menekankan sejumlah persyaratan, mulai dari integritas, kompetensi manajerial, pemahaman tata kelola perusahaan yang baik hingga rekam jejak.

"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," bebernya.

Selain kemampuan manajerial, Syamsul menuturkan bahwa calon direksi KBS juga dituntut memiliki perhatian kuat terhadap konservasi satwa. Karena itu, proses seleksi melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi.

"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," katanya.

Di samping itu, para calon direksi nantinya juga akan mempresentasikan gagasan dan kemampuan mereka yang kemudian dinilai oleh tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami tanggung jawab KBS sebagai lembaga konservasi.

Pada sisi lain, Syamsul mengatakan bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan pengawasan yang lebih luas terhadap aspek kesejahteraan satwa. Pengawasan nantinya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup aspek medis dan nutrisi satwa.

"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," kata dia.

Syamsul menegaskan evaluasi KBS menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih baik ke depan. Untuk itu, ia menggarisbawahi pengalaman sebelumnya akan menjadi bahan pembelajaran bagi pemkot dalam memastikan pengelolaan KBS dilakukan oleh orang-orang yang tepat sesuai kompetensinya. "Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya. (Red)

Berita Terbaru

Semangat Fly Higher Warnai HUT Ke-65 Bank Jatim, Perkuat Langkah Menuju Transformasi Berkelanjutan

Semangat Fly Higher Warnai HUT Ke-65 Bank Jatim, Perkuat Langkah Menuju Transformasi Berkelanjutan

Rabu, 19 Agu 2026 10:39 WIB

Rabu, 19 Agu 2026 10:39 WIB

NUSABARU - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara…

Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan Dinas Pendidikan melalui PKS Layanan Jasa Perbankan

Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan Dinas Pendidikan melalui PKS Layanan Jasa Perbankan

Selasa, 18 Agu 2026 11:31 WIB

Selasa, 18 Agu 2026 11:31 WIB

NUSABARU - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penandatanganan…

Gempa M7,7 Guncang NTT, Gubernur Pastikan Jawa Timur Hadir dengan Dukungan Kemanusiaan

Gempa M7,7 Guncang NTT, Gubernur Pastikan Jawa Timur Hadir dengan Dukungan Kemanusiaan

Senin, 17 Agu 2026 14:54 WIB

Senin, 17 Agu 2026 14:54 WIB

NUSABARU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara T…

Gelar Upacara HUT RI ke 81, PKL SWK Deles Merr Ungkap Rasa Syukur Merdeka

Gelar Upacara HUT RI ke 81, PKL SWK Deles Merr Ungkap Rasa Syukur Merdeka

Senin, 17 Agu 2026 10:33 WIB

Senin, 17 Agu 2026 10:33 WIB

Upacara HUT RI ke 81 tak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan. Termasuk masyarakat ada juga yang memperingatinya.…

Upacara Hari Kemerdekaan RI, DPC PDIP Surabaya Siap Beri Bantuan ke Korban Gempa di NTT

Upacara Hari Kemerdekaan RI, DPC PDIP Surabaya Siap Beri Bantuan ke Korban Gempa di NTT

Senin, 17 Agu 2026 09:27 WIB

Senin, 17 Agu 2026 09:27 WIB

Selain itu yang menjadi fokus DPC PDIP Surabaya ke depan adalah memberikan bantuan bagi korban gempa di NTT…

RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Surabaya Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Jangan Hanya Dinikmati Kalangan Atas

RAPBD 2027 Disepakati, DPRD Surabaya Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Jangan Hanya Dinikmati Kalangan Atas

Jumat, 14 Agu 2026 17:50 WIB

Jumat, 14 Agu 2026 17:50 WIB

NUSABARU — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan dan menyepakati Rancangan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja …