NUSABARU - Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo. Sejumlah warga mengaku terkejut karena masuk kategori desil tinggi, padahal kondisi ekonomi mereka dinilai jauh dari kategori mampu.
Salah satunya disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku kaget setelah mengetahui keluarganya masuk Desil 9, padahal sehari-hari tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.
Baca juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Lakukan Pemutakhiran Data Kependudukan
"Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran," ujarnya saat menyampaikan aspirasi dalam reses.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata warga yang merasa desilnya tidak sesuai agar bisa mendapatkan pendampingan dalam proses penyanggahan data.
"Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan," kata Anas.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tertibkan Aset di Jalan Nambangan, Bangunan Tanpa Dasar Hukum Ditindak
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, banyak warga belum memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.
"Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil," ujarnya.
Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
"Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," imbuhnya.
Editor : Redaksi