NUSABARU — Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya di Jalan Wuni Nomor 9, Ketabang, Kecamatan Genteng, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog terkait aspirasi organisasi kemasyarakatan hingga persoalan perizinan rumah sakit milik Muhammadiyah yang masih berproses.
Baca juga: Dihadiri KORMI Jatim, Armuji Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua KORMI Surabaya
Rombongan DPRD dipimpin Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri bersama Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah. Mereka disambut jajaran pengurus Muhammadiyah Surabaya, termasuk Ketua PDM Surabaya H. M. Ridlwan.
Dalam sambutannya, Syaifuddin menegaskan DPRD membutuhkan masukan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia menyebut DPRD Surabaya ingin menghapus kesan eksklusif yang selama ini melekat pada lembaga legislatif. Karena itu, pimpinan dewan mulai membuka ruang komunikasi dengan berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kalau wakil rakyat tidak mendapatkan arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat, tentu tidak lengkap. Kami ingin membangun kebersamaan untuk Surabaya yang inklusif dan penuh keberkahan,” ujar Syaifuddin dalam forum tersebut.
Di tengah suasana dialog yang cair, Muhammadiyah Surabaya turut menyampaikan persoalan strategis yang sedang dihadapi, yakni perpanjangan izin operasional rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya yang akan berakhir pada Oktober 2026.
Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, H.M. Ridlwan, mengungkapkan proses pengurusan izin masih berjalan karena adanya penyesuaian administrasi dan penggabungan dokumen bangunan usai pembelian aset hotel yang kini digunakan sebagai fasilitas kesehatan.
Menurut dia, keterlambatan keluarnya izin operasional dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan layanan kesehatan Muhammadiyah di Surabaya. Ia meminta dukungan DPRD agar dinas terkait dapat mempercepat proses administrasi.
Baca juga: Gandeng Polrestabes, DPRD Surabaya Siapkan Formula Baru Jaga Ketertiban Kota
“Kalau izin operasional tidak keluar, tentu akan berat bagi Muhammadiyah. Kami berharap DPRD bisa membantu mendorong prosesnya,” kata Ridlwan.
Ia juga menegaskan seluruh aset Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Dalam kesempatan itu, Ridlwan turut menyinggung sejarah panjang Muhammadiyah di Surabaya, termasuk kontribusi organisasi tersebut dalam pendirian beberapa rumah sakit dan layanan sosial di Kota Pahlawan.
Pertemuan berlangsung hangat, santai namun penuh makna selama lebih dari satu jam. Selain membahas aspirasi masyarakat dan layanan kesehatan, kedua pihak juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Surabaya.(Red)
Editor : Redaksi