WhatsApp Tetapkan Kebijakan Privasi Baru, Menkominfo Minta Kejelasan

author nusabaru.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi (sumber:pixabay.com)
Ilustrasi (sumber:pixabay.com)

i

pakrw.com - Kementerian Kominfo belum lama ini mengadakan pertemuan dengan WhatsApp / Facebook Wilayah Asia Pasifik terkait kebijakan privasi baru dari platform perpesanan tersebut. Salah satu permintaannya adalah WhatsApp harus menjelaskan aturan baru tersebut kepada masyarakat umum.

"Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut: menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp," kata Menteri Kominfo Johnny Plate kepada CNBC Indonesia, Senin (11/1/2021).

Ia menekankan pada penjelasan beberapa hal, seperti jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses serta dibagikan WhatsApp dengan pihak ketiga. Kemudian jelaskan tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi.

Selain itu, WhatsApp juga harus menjelaskan mekanisme yang disediakan bagi pengguna untuk menggunakan haknya. Termasuk hak untuk menarik persetujuan dan hak lain yang dijamin oleh hukum yang berlaku juga sebagai masalah publik lainnya.

Johnny juga menambahkan, WhatsApp diminta memperluas kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi terkait perlindungan Indonesia. misalnya, memproses data pribadi sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Selain itu, WhatsApp harus menyediakan formulir izin pemrosesan pribadi dalam bahasa Indonesia juga sebagai sistem elektronik pendaftaran. Kominfo juga meminta WhatsApp memastikan pemenuhan hak pemilik pengetahuan.

"Kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Kominfo telah memberikan perhatian yang serius terhadap tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan privasi WhatsApp mulai 8 Februari 2021. Sejalan dengan itu, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum semakin sadar akan pentingnya melindungi data pribadi.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi informatika,” kata Johnny.

Sumber: cnbcindonesia.com

Berita Terbaru

Riyono Caping : Bawang Putih Bisa Swasembada, Impor Untungkan Petani Asing 

Riyono Caping : Bawang Putih Bisa Swasembada, Impor Untungkan Petani Asing 

Jumat, 06 Feb 2026 11:19 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 11:19 WIB

NUSABARU - Bahan pokok bawang putih sampai saat ini masih di penuhi 96% dari impor, hanya 4% produksi dalam negeri. Kebutuhan setiap tahun sekitar 700 ribu ton…

LBH Ansor Jatim Soroti Kasus Kuota Haji: Hukum Harus Lebih Terang dari Cahaya

LBH Ansor Jatim Soroti Kasus Kuota Haji: Hukum Harus Lebih Terang dari Cahaya

Jumat, 23 Jan 2026 11:21 WIB

Jumat, 23 Jan 2026 11:21 WIB

NUSABARU – Polemik hukum yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), terkait pembagian kuota haji 2024 terus memantik diskusi hangat d…

Pemkot Surabaya Targetkan Legalitas 5.250 UMKM Secara Gratis di 2026

Pemkot Surabaya Targetkan Legalitas 5.250 UMKM Secara Gratis di 2026

Selasa, 20 Jan 2026 16:21 WIB

Selasa, 20 Jan 2026 16:21 WIB

NUSABARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) terus berkomitmen untuk mendorong…

Masih SMP, Raihan Mampu Ubah Limbah Kulit Bawang Bernilai Ekonomi

Masih SMP, Raihan Mampu Ubah Limbah Kulit Bawang Bernilai Ekonomi

Senin, 19 Jan 2026 18:14 WIB

Senin, 19 Jan 2026 18:14 WIB

NUSABARU - Kepedulian terhadap lingkungan mendorong Raihan Jouzu Syamsudin, siswa SMP Negeri 57 Surabaya, berinovasi mengolah limbah kulit bawang putih menjadi…

LBH Ansor Jatim Nilai Diskresi Kebijakan Mantan Menag Gus Yaqut tak Harus Masuk Pidana

LBH Ansor Jatim Nilai Diskresi Kebijakan Mantan Menag Gus Yaqut tak Harus Masuk Pidana

Selasa, 13 Jan 2026 17:03 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 17:03 WIB

Kewenangan administratif yang bersumber langsung dari undang-undang, bukan diskresi bebas yang dapat dikriminalisas…

Ideks Satu Data Indonesia (SDI) Jawa Timur 2025 Melonjak Signifikan

Ideks Satu Data Indonesia (SDI) Jawa Timur 2025 Melonjak Signifikan

Selasa, 13 Jan 2026 16:55 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 16:55 WIB

NUSABARU - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data…